Pemerintah Anggarkan Rp 8 Triliun untuk Bantuan Subsidi Upah, Ini Kriteria Penerimanya

Alifia Nuralita Rezqiana
Kompas.com - Kamis, 22 Juli 2021
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah umumkan pemberian bantuan subsidi upah (BSU) periode 2021 bagi buruh dan pekerja untuk cegah PHK.DOK. Humas Kementerian Ketenagakerjaan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah umumkan pemberian bantuan subsidi upah (BSU) periode 2021 bagi buruh dan pekerja untuk cegah PHK.

KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan subsidi upah (BSU) periode 2021.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam siaran pers biro humas Kemenaker pada Rabu (21/7/2021) mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk BSU sebesar Rp 8 triliun.

Adapun jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai 8.000.000 orang buruh atau pekerja.

“Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,” jelas Menaker Ida.

Besaran BSU yang akan diberikan kepada masing-masing buruh atau pekerja adalah Rp 1.000.000 yang akan diberikan sekaligus melalui transfer bank.

Baca juga: 18 Pejabat Eselon II Kemenaker Resmi Dilantik, Ini Pesan Menaker Ida

Adapun kriteria buruh atau pekerja yang akan mendapat BSU periode 2021 adalah Warga Negara Indonesia (WNI), merupakan buruh atau pekerja penerima upah, dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Kriteria selanjutnya adalah buruh atau pekerja yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3.500.000.

Kriteria pengukuran upah sesuai upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, kriteria lainnya adalah buruh atau pekerja calon penerima BSU berada di zona pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) IV sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 20 Tahun 2021 dan Nomor 23 Tahun 2021.

Inmendagri tersebut mengatur tentang PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Baca juga: Cak Imin Usul Pemerintah Kembali Salurkan Bantuan Subsidi Upah

Dijelaskan Menaker Ida, bagi buruh atau pekerja di wilayah PPKM yang memiliki upah minumum kabupaten atau kota (UMK) di atas Rp 3,5 juta, akan menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah.

Kriteria terakhir adalah buruh atau pekerja yang bekerja pada sektor terdampak PPKM, seperti industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa pendidikan dan kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate.

Untuk diketahui, nantinya BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah atau Upah Bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) dan PPKM Tahun 2021.

Menaker Ida menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data untuk kriteria pemberian BSU karena pihaknya menilai data BPJS Ketenagakerjaan adalah yang paling akurat dan lengkap.

“Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Menaker: Realisasi Bantuan Subsidi Upah Mencapai Rp 27,96 Triliun Per 14 Desember

Pemerintah memberikan BSU dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak pandemi Covid-19.

“Melalui BSU ini, kami berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan (dapat) terjaga. Sehingga, sekali lagi, PHK dapat terhindarkan," kata Menaker Ida.

Ia berharap, BSU dapat meringankan beban perusahaan, sehingga buruh atau pekerja dapat terus berdialog dengan pihak perusahaan untuk mencari solusi bersama di tengah pandemi.

Selain itu, kata Menaker Ida, pemberian BSU diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan menjaga kesejahteraan buruh atau pekerja.

“Sekali lagi, saya tekankan bahwa BSU merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pekerja dan pengusaha di masa sulit akibat pandemi Covid-19,” pungkasnya.

PenulisAlifia Nuralita Rezqiana
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Menaker Ida Tegaskan THR Wajib Dibayar Paling Lambat H-7 Idul Fitri
Menaker Ida Tegaskan THR Wajib Dibayar Paling Lambat H-7 Idul Fitri
kemnaker
Petakan Kondisi Ketenagakerjaan, Kemenaker Kembangkan Aplikasi WLKP Online
Petakan Kondisi Ketenagakerjaan, Kemenaker Kembangkan Aplikasi WLKP Online
kemnaker
Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Training Ground PT IMIP di Sulawesi Tengah
Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Training Ground PT IMIP di Sulawesi Tengah
kemnaker
Berikan Kuliah Umum untuk Politeknik IMIP, Menaker: Era 4.0 Dorong Perkembangan Sektor Industri
Berikan Kuliah Umum untuk Politeknik IMIP, Menaker: Era 4.0 Dorong Perkembangan Sektor Industri
kemnaker
Transfer Teknologi TKA, Ini Manfaatnya bagi Tenaga Kerja Indonesia
Transfer Teknologi TKA, Ini Manfaatnya bagi Tenaga Kerja Indonesia
kemnaker
Kena PHK, Zalzilah Hidupkan Batik Semarang yang Sempat Mati Suri
Kena PHK, Zalzilah Hidupkan Batik Semarang yang Sempat Mati Suri
kemnaker
Lewat
Lewat "Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja", Kemenaker Kembangkan Kewirausahaan Efektif
kemnaker
Kurangi Pengangguran, Kemenaker Bentuk Inkubator Kewirausahaan dalam BLK Komunitas
Kurangi Pengangguran, Kemenaker Bentuk Inkubator Kewirausahaan dalam BLK Komunitas
kemnaker
Kurangi Angka Pengangguran, Ini Dua Program yang Diinisiasi Kemnaker
Kurangi Angka Pengangguran, Ini Dua Program yang Diinisiasi Kemnaker
kemnaker
Bantu TKM di Papua, Kemenaker Serahkan Rp 40 Juta untuk Setiap Kelompok Usaha
Bantu TKM di Papua, Kemenaker Serahkan Rp 40 Juta untuk Setiap Kelompok Usaha
kemnaker
Menaker Ida Minta Pemprov Papua Dukung Bantuan Program Perluasan Kesempatan Kerja
Menaker Ida Minta Pemprov Papua Dukung Bantuan Program Perluasan Kesempatan Kerja
kemnaker
Gelar Rakernas, Ikaperjasi Lakukan Sejumlah Perubahan
Gelar Rakernas, Ikaperjasi Lakukan Sejumlah Perubahan
kemnaker
Ikaperjasi Sepakati Kode Etik Pengantar Kerja Mengacu pada Core Values dan Employer Branding ASN
Ikaperjasi Sepakati Kode Etik Pengantar Kerja Mengacu pada Core Values dan Employer Branding ASN
kemnaker
Kemenaker Tekankan Pentingnya TKS dalam Penguatan Ekosistem Wirausaha
Kemenaker Tekankan Pentingnya TKS dalam Penguatan Ekosistem Wirausaha
kemnaker
Raker dengan Kemenaker, Ikaperjasi Diharapkan Perkuat Profesionalisme Pengantar Kerja
Raker dengan Kemenaker, Ikaperjasi Diharapkan Perkuat Profesionalisme Pengantar Kerja
kemnaker