Beri Opsi Jam Kerja kepada Perusahaan, Menaker Ida: Prokes 5M Tak Bisa Ditawar

Alifia Nuralita Rezqiana
Kompas.com - Kamis, 15 Juli 2021
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan sejumlah pilihan penyesuaian jam kerja yang dapat diterapkan perusahaan selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.DOK. Humas Kementerian Ketenagakerjaan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan sejumlah pilihan penyesuaian jam kerja yang dapat diterapkan perusahaan selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan sejumlah opsi jam kerja bagi perusahaan agar dapat memaksimalkan proses produksi selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Hal tersebut disampaikan Menaker Ida melalui siaran pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Rabu (14/7/2021).

Ia menyebutkan, dalam masa PPKM darurat dibutuhkan penyesuaian terkait jumlah pekerja di perusahaan, pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) di tempat kerja, penyesuaian waktu kerja, dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja.

“Apa pun opsinya, agar pelaksanaannya dapat berjalan aman dan kondusif, tentu penerapan protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas (5M) menjadi standar yang tidak bisa ditawar,” tegas Menaker Ida.

Baca juga: Menaker Ida Dukung Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong

Opsi pertama adalah pemberlakuan 15 hari bekerja bagi pekerja atau buruh. Artinya, pekerja atau buruh diminta bekerja dari kantor (WFO) selama 15 hari, kemudian 15 hari sisanya bekerja dari rumah (WFH).

Opsi tersebut, kata Menaker Ida, sesuai dengan usulan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman ) Luhut Binsar Pandjaitan.

Opsi kedua adalah melakukan pekerjaan secara 2-1, yaitu dua hari bekerja dan satu hari libur.

Menurut Menaker Ida, opsi tersebut memungkinkan seluruh pekerja dapat memperoleh giliran kerja.

"Opsi lainnya bisa berupa penerapan shift kerja di perusahaan agar tidak terjadi penumpukan pekerja pada shift yang sama,” papar Menaker Ida.

Baca juga: Kemenkes: Pelacakan Kontak Erat Covid-19 Saat PPKM Darurat Masih Jauh di Bawah Target

Lebih lanjut, perusahaan dapat pula memilih merampingkan unit kerja bukan inti yang tidak membutuhkan pekerja sebesar masa normal. Dengan begitu, jumlah pekerja di unit inti dapat dimaksimalkan.

Menaker Ida juga mengatakan, perusahaan boleh memilih opsi-opsi lain sesuai dengan karakter proses produksi masing-masing.

“Opsi-opsi ini dimaksudkan agar perusahaan dapat beroperasi semaksimal mungkin dalam situasi PPKM, sehingga ekonomi dapat tetap berjalan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan aturan pelaksanaan PPKM darurat yang dimuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2021, sektor esensial diizinkan untuk melaksanakan WFO hingga 50 persen.

Namun, perusahaan di sektor esensial harus lebih memperketat waktu kerja untuk memaksimalkan pelaksanaan PPKM darurat.

Baca juga: Serikat Buruh Khawatir Terjadi Ledakan PHK jika PPKM Darurat Diperpanjang

“Sepanjang dipastikan telah memenuhi kriteria dalam Inmendagri, maka perusahaan di sektor esensial dapat membuat opsi-opsi untuk memaksimalkan proses produksi,” kata Menaker Ida.

Ia menyarankan agar setiap penyesuaian yang dilakukan perusahaan dibuat berdasarkan kesepakatan dengan perwakilan pekerja atau serikat pekerja atau serikat buruh (SP/SB).

Menaker Ida menyampaikan, pihaknya akan mengeluarkan panduan dan pedoman pelaksanaan lapangan yang lebih rinci terkait penyesuaian kerja selama masa PPKM darurat.

PenulisAlifia Nuralita Rezqiana
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Raker dengan Kemenaker, Ikaperjasi Diharapkan Perkuat Profesionalisme Pengantar Kerja
Raker dengan Kemenaker, Ikaperjasi Diharapkan Perkuat Profesionalisme Pengantar Kerja
Kemnaker
Tenaga Kerja Sukarela Diharapkan Antisipasi Tantangan Ketenagakerjaan Masa Kini
Tenaga Kerja Sukarela Diharapkan Antisipasi Tantangan Ketenagakerjaan Masa Kini
Kemnaker
Kemenaker Minta Ikaperjasi Optimalkan Potensi Diri
Kemenaker Minta Ikaperjasi Optimalkan Potensi Diri
Kemnaker
Menaker Ida Ingatkan Pekerja Migran Pilih P3MI yang Legal
Menaker Ida Ingatkan Pekerja Migran Pilih P3MI yang Legal
Kemnaker
Kembangkan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan, Kemenaker Diapresiasi DPR
Kembangkan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan, Kemenaker Diapresiasi DPR
Kemnaker
Siapkan SDM Unggul Melalui BLK, Kemenaker Bakal Kembangkan Kejuruan Pariwisata di Solok
Siapkan SDM Unggul Melalui BLK, Kemenaker Bakal Kembangkan Kejuruan Pariwisata di Solok
Kemnaker
Kemenaker Dukung Iklim Ketenagakerjaan Kondusif di Masa PPKM
Kemenaker Dukung Iklim Ketenagakerjaan Kondusif di Masa PPKM
Kemnaker
Buruh Hadapi Disrupsi Ganda, Menaker Ajak AMHI Kolaborasi Hadapi Tantangan
Buruh Hadapi Disrupsi Ganda, Menaker Ajak AMHI Kolaborasi Hadapi Tantangan
Kemnaker
Tangani Pengangguran, Kemnaker Ajak Forum Komunikasi Pimpinan LPTKS dan LPPRT Beri Terobosan
Tangani Pengangguran, Kemnaker Ajak Forum Komunikasi Pimpinan LPTKS dan LPPRT Beri Terobosan
Kemnaker
Berbeda dari Tahun 2020, Pahami Sejumlah Aturan Baru BSU 2021
Berbeda dari Tahun 2020, Pahami Sejumlah Aturan Baru BSU 2021
Kemnaker
Kejar Herd Immunity, Kemenaker Tingkatkan Program Vaksinasi untuk Pekerja
Kejar Herd Immunity, Kemenaker Tingkatkan Program Vaksinasi untuk Pekerja
Kemnaker
Menaker Ida Optimistis Pilot Project Perluasan Kerja Kawasan Mampu Buka Banyak Pekerjaan
Menaker Ida Optimistis Pilot Project Perluasan Kerja Kawasan Mampu Buka Banyak Pekerjaan
Kemnaker
Sekjen Kemenaker Minta Mahasiswa Baru Polteknaker Asah Keterampilan Akademik dan Nonakademik
Sekjen Kemenaker Minta Mahasiswa Baru Polteknaker Asah Keterampilan Akademik dan Nonakademik
Kemnaker
Menaker: Semangat Keteladanan Harus Jadi Jati Diri ASN
Menaker: Semangat Keteladanan Harus Jadi Jati Diri ASN
Kemnaker
Kemenaker Dapati Calon Pekerja Migran Ilegal di Batam, Masyarakat Diminta Hati-hati
Kemenaker Dapati Calon Pekerja Migran Ilegal di Batam, Masyarakat Diminta Hati-hati
Kemnaker