Hadirkan Posko THR, Kemnaker Terima 776 Laporan terkait THR 2021

Imalay Naomi Lasono
Kompas.com - Minggu, 2 Mei 2021
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi memastikan bahwa setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh pihaknya melalui tim penanganan. Dok. Humas Kemnaker Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi memastikan bahwa setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh pihaknya melalui tim penanganan.

 

KOMPAS.com – Dalam kurun waktu 20 hari, Posko Tunjangan Hari Raya ( THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) mencatat sebanyak 776 laporan pembayaran THR hingga Sabtu (30/4/2021).

Jumlah tersebut terbagi dari atas 484 konsultasi THR dan 292 pengaduan terkait THR.

Adapun berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 tersebut di antaranya adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, minyak dan gas (migas), alat kesehatan, industri makanan, serta minuman.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi memastikan bahwa pihaknya akan langsung menindaklanjuti setiap laporan yang masuk melalui tim penanganan.

Tim penanganan pengaduan THR tersebut terdiri dari Direktur Jenderal (Ditjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) serta Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.

“Setiap ada laporan yang masuk ke posko melalui Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), call center, maupun secara online, pasti segera kami tindaklanjuti. Kami juga berkoordinasi dengan sejumlah dinas tenaga kerja untuk mempercepat penanganan laporan THR,” ujar Anwar dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (2/5/2021).

Adapun kehadiran Posko THR 2021 merupakan sebuah wadah yang dapat dimanfaatkan bagi para pekerja, manajemen perusahan, dan masyarakat umum.

Posko tersebut dapat digunakan untuk mencari informasi terkait pembayaran THR, konsultasi, dan mengadukan permasalahan pembayaran THR.

“Beberapa permasalahan yang diadukan antara lain perusahaan tidak mampu membayar THR, rencana THR akan dicicil, (THR) dibayarkan 50 persen, dan pembayaran THR setelah lebaran. Sepertinya (permasalahan) ini masih berupa kekhawatiran seperti yg dialami tahun lalu,” jelasnya.

Menurut Anwar, berbagai pengaduan yang masuk ke Posko THR tersebut langsung ditindaklanjuti dan dicarikan solusi terbaik.

“Berdasarkan laporan dari tim posko, sekitar 90 persen permasalahan terkait pengaduan THR sudah diselesaikan. Sisanya masih dalam proses karena tidak murni soal THR, namun terkait masalah ketenagakerjaan lainnya,” kata Anwar.

Anwar juga mengatakan, jika pekerja atau buruh, manajemen perusahaan, dan masyarakat umum yang butuh informasi, konsultasi, atau punya masalah terkait THR, dipersilakan untuk datang ke PTSA Kemnaker dengan menerapkan protokol Kesehatan.

Selain datang langsung, pengaduan juga bisa dilakukan secara online melalui website bantuan.kemnaker.go.id dan call center 1500 630.

“Silakan datang langsung atau hubungi kami melalui call center dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker). Setiap laporan akan langsung kami tindaklanjuti,” ucapnya.

Lebih lanjut Anwar menjelaskan, Posko THR Keagamaan 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di daerah, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten atau kota. Pendirian Posko THR di pusat dan daerah dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif.

Ia juga berharap, Posko THR 2021 dapat berjalan dengan tertib dan efektif dalam memberikan pelayanan sesuai mekanisme dan ketentuan perundangan.

Tidak hanya itu, Posko THR juga diharapkan dapat menjadi sebuah solusi yang dapat memuaskan para pihak, yaitu pekerja atau buruh dan pengusaha.

Sebagai informasi, dalam pelaksanaan Posko THR tersebut, Kemnaker juga melibatkan Tim Pemantau dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan Organisasi Pengusaha yang duduk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

Tim pemantau itu bertugas untuk memantau jalannya Posko THR 2021, memberikan saran, dan masukan kepada Tim Posko mengenai pelaksanan tugas Posko THR 2021.

PenulisImalay Naomi Lasono
EditorAditya Mulyawan
Terkini Lainnya
Demi Kelancaran Distribusi Oksigen, Kemenaker Awasi Operasi ISO Tank
Demi Kelancaran Distribusi Oksigen, Kemenaker Awasi Operasi ISO Tank
Kemnaker
Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional
Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional
Kemnaker
Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan
Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan
Kemnaker
Lindungi Dunia Usaha dan Buruh, Kemenaker Terus Persiapkan BSU
Lindungi Dunia Usaha dan Buruh, Kemenaker Terus Persiapkan BSU
Kemnaker
Ada Perbedaan dengan Tahun 2020, Kemenaker Sosialisasikan BSU Tahun 2021 kepada Kadisnaker
Ada Perbedaan dengan Tahun 2020, Kemenaker Sosialisasikan BSU Tahun 2021 kepada Kadisnaker
Kemnaker
Indonesia-Malaysia Bahas 7 Poin Penting Terkait Sistem Penempatan Pekerja Migran
Indonesia-Malaysia Bahas 7 Poin Penting Terkait Sistem Penempatan Pekerja Migran
Kemnaker
Hadapi Tantangan di Masa Pandemi, Menaker Ida Imbau Industri Kreatif Upayakan 3 Hal Ini
Hadapi Tantangan di Masa Pandemi, Menaker Ida Imbau Industri Kreatif Upayakan 3 Hal Ini
Kemnaker
Percepat PEN, Kemenaker Gulirkan 4 Program di Sektor Ketenagakerjaan
Percepat PEN, Kemenaker Gulirkan 4 Program di Sektor Ketenagakerjaan
Kemnaker
Pemerintah Anggarkan Rp 8 Triliun untuk Bantuan Subsidi Upah, Ini Kriteria Penerimanya
Pemerintah Anggarkan Rp 8 Triliun untuk Bantuan Subsidi Upah, Ini Kriteria Penerimanya
Kemnaker
18 Pejabat Eselon II Kemenaker Resmi Dilantik, Ini Pesan Menaker Ida
18 Pejabat Eselon II Kemenaker Resmi Dilantik, Ini Pesan Menaker Ida
Kemnaker
Lindungi Hak Pekerja, Kemenaker dan ILO Kumpulkan Aspirasi Pelaku Sektor Perikanan
Lindungi Hak Pekerja, Kemenaker dan ILO Kumpulkan Aspirasi Pelaku Sektor Perikanan
Kemnaker
Sekjen Kemenaker Paparkan Dampak Positif dan Negatif Bekerja Online
Sekjen Kemenaker Paparkan Dampak Positif dan Negatif Bekerja Online
Kemnaker
Deklarasi Gotong Royong Untungkan Pekerja Terhindar dari Dampak Covid-19
Deklarasi Gotong Royong Untungkan Pekerja Terhindar dari Dampak Covid-19
Kemnaker
Lewat Platform Sisnaker, Kemenaker Minta Perusahaan Lapor WLKP Secara Online
Lewat Platform Sisnaker, Kemenaker Minta Perusahaan Lapor WLKP Secara Online
Kemnaker
Beri Opsi Jam Kerja kepada Perusahaan, Menaker Ida: Prokes 5M Tak Bisa Ditawar
Beri Opsi Jam Kerja kepada Perusahaan, Menaker Ida: Prokes 5M Tak Bisa Ditawar
Kemnaker