Bersama Serikat Buruh dan Apindo, Menaker Ida Minta DPR Segera Sahkan RUU PKS

Alifia Nuralita Rezqiana
Kompas.com - Jumat, 30 April 2021
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat menghadiri dialog antara serikat buruh, Apindo, dan DPR di Gedung DPR RI pada Jumat (30/4/2021).Dok. Humas Kementerian Ketenagakerjaan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat menghadiri dialog antara serikat buruh, Apindo, dan DPR di Gedung DPR RI pada Jumat (30/4/2021).

KOMPAS.com – Rancangan Undang-undang ( RUU) Pencegahan Kekerasan Seksual (PKS) telah dibahas selama hampir empat tahun.

Namun hingga kini belum ada tanda-tanda RUU tersebut akan segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Padahal, para pekerja dan buruh sangat membutuhkan RUU tersebut agar segera disahkan untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual di tempat kerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pemerintah berkomitmen untuk selalu menjaga dan melindungi pekerja dan buruh Indonesia.

Seperti para pimpinan serikat buruh dan pekerja serta asosiasi pengusaha (Apindo), Menaker Ida pun berharap agar RUU Pencegahan Kekerasan Seksual segera disahkan dan dapat berkontribusi secara maksimal dalam melindungi para pekerja dan buruh.

Baca juga: Komnas Perempuan Tekankan Upaya Pencegahan dan Penanganan Korban dalam Permendikbud Ristek soal Kekerasan Seksual

Hal tersebut disampaikan ketika Menaker Ida dalam dialog bersama Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar di Gedung DPR RI pada Jumat (30/4/2021).

Pada kesempatan tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Ristadi mengungkapkan keresahan para pekerja dan buruh akan RUU PKS yang tak kunjung disahkan.

“Kami ingin agar RUU itu segera disahkan agar perlindungan bagi anggota kami di tempat kerja bisa lebih maksimal, terutama di sektor garmen yang umumnya perempuan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani mengungkapkan, pelecehan seksual mempengaruhi tingkat produktivitas para pekerja, sehingga berdampak pada kinerja perusahaan.

Baca juga: Rapat di DPR, Komnas Perempuan Jelaskan Pentingnya RUU PKS

"Kali ini kami kompak dengan teman-teman serikat pekerja untuk meminta DPR segera membahas dan mengesahkannya," tukas Haryadi, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima pada Jumat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR bersyukur atas dukungan dari komunitas pekerja dan pengusaha untuk keberlanjutan RUU PKS.

"Tentu ini menambah energi kami untuk berjibaku membahas dan memperjuangkannya. Terima kasih banyak," ucapnya.

Desakan sejumlah Konfederasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh (SP/SB) dan Apindo kepada DPR untuk segera merampungkan RUU PKS ditandai dengan agenda penandatanganan komitmen bersama.

Baca juga: Bagikan 800 Bingkisan Ramadhan Kepada Pegawai Kemnaker, Menaker Ida: Ini Tanda Kasih Kami

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum Apindo dan seluruh presiden konfederasi SP/SB.

Adapun presiden konfederasi SP/SB yang hadir dalam dialog tersebut antara lain Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai.

Selanjutnya, terdapat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi, Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Syaiful Bahri Anshori, dan Ketua Umum KSP BUMN Ahmad Irfan Nasution.

PenulisAlifia Nuralita Rezqiana
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Dukung Nakes, Kemenaker dan IDI Gelar Pelatihan Tanggap Darurat Hadapi Pandemi
Dukung Nakes, Kemenaker dan IDI Gelar Pelatihan Tanggap Darurat Hadapi Pandemi
Kemnaker
Demi Kelancaran Distribusi Oksigen, Kemenaker Awasi Operasi ISO Tank
Demi Kelancaran Distribusi Oksigen, Kemenaker Awasi Operasi ISO Tank
Kemnaker
Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional
Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional
Kemnaker
Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan
Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan
Kemnaker
Lindungi Dunia Usaha dan Buruh, Kemenaker Terus Persiapkan BSU
Lindungi Dunia Usaha dan Buruh, Kemenaker Terus Persiapkan BSU
Kemnaker
Ada Perbedaan dengan Tahun 2020, Kemenaker Sosialisasikan BSU Tahun 2021 kepada Kadisnaker
Ada Perbedaan dengan Tahun 2020, Kemenaker Sosialisasikan BSU Tahun 2021 kepada Kadisnaker
Kemnaker
Indonesia-Malaysia Bahas 7 Poin Penting Terkait Sistem Penempatan Pekerja Migran
Indonesia-Malaysia Bahas 7 Poin Penting Terkait Sistem Penempatan Pekerja Migran
Kemnaker
Hadapi Tantangan di Masa Pandemi, Menaker Ida Imbau Industri Kreatif Upayakan 3 Hal Ini
Hadapi Tantangan di Masa Pandemi, Menaker Ida Imbau Industri Kreatif Upayakan 3 Hal Ini
Kemnaker
Percepat PEN, Kemenaker Gulirkan 4 Program di Sektor Ketenagakerjaan
Percepat PEN, Kemenaker Gulirkan 4 Program di Sektor Ketenagakerjaan
Kemnaker
Pemerintah Anggarkan Rp 8 Triliun untuk Bantuan Subsidi Upah, Ini Kriteria Penerimanya
Pemerintah Anggarkan Rp 8 Triliun untuk Bantuan Subsidi Upah, Ini Kriteria Penerimanya
Kemnaker
18 Pejabat Eselon II Kemenaker Resmi Dilantik, Ini Pesan Menaker Ida
18 Pejabat Eselon II Kemenaker Resmi Dilantik, Ini Pesan Menaker Ida
Kemnaker
Lindungi Hak Pekerja, Kemenaker dan ILO Kumpulkan Aspirasi Pelaku Sektor Perikanan
Lindungi Hak Pekerja, Kemenaker dan ILO Kumpulkan Aspirasi Pelaku Sektor Perikanan
Kemnaker
Sekjen Kemenaker Paparkan Dampak Positif dan Negatif Bekerja Online
Sekjen Kemenaker Paparkan Dampak Positif dan Negatif Bekerja Online
Kemnaker
Deklarasi Gotong Royong Untungkan Pekerja Terhindar dari Dampak Covid-19
Deklarasi Gotong Royong Untungkan Pekerja Terhindar dari Dampak Covid-19
Kemnaker
Lewat Platform Sisnaker, Kemenaker Minta Perusahaan Lapor WLKP Secara Online
Lewat Platform Sisnaker, Kemenaker Minta Perusahaan Lapor WLKP Secara Online
Kemnaker