Terapkan K3, Gubernur dan Perusahaan Ini Diganjar Penghargaan oleh Kemnaker

Alifia Nuralita Rezqiana
Kompas.com - Rabu, 28 April 2021
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam acara Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2021 di Jakarta pada Rabu (28/4/2021).Dok. Humas Kementerian Ketenagakerjaan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam acara Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2021 di Jakarta pada Rabu (28/4/2021).

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan tujuan mengadakan penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Menurutnya, hal tersebut diselenggarakan untuk memotivasi pemerintah daerah (pemda), perusahaan, dan pekerja dalam mengimplementasikan K3.

Pasalnya, kata Ida, sampai saat ini masih banyak ketidakpatuhan terhadap norma K3 yang mendorong terjadinya kasus kecelakaan kerja (KK) dan penyakit akibat kerja (PAK).

“Ini (penghargaan) merupakan upaya dalam peningkatan pengawasan K3 di lingkungan kerja” jelas Menaker Ida dalam ajang penghargaan K3 pada Rabu (28/4/2021) di Jakarta.

Untuk diketahui, dalam event tersebut, Kemnaker memberikan penghargaan yang terdiri dari beberapa kategori.

Pertama, kategori pembina K3 terbaik yang diserahkan kepada 16 gubernur.

Mereka adalah Gubernur Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Banten, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Baca juga: Ajak Serikat Buruh Berdialog, Menaker Ida Nyatakan Siap Terima Kritik dan Saran

Lalu, Gubernur Sumatera Selatan, Riau, Sulawesi Selatan, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lampung, Jambi, dan Sulawesi Tenggara juga menerima penghargaan yang sama.

Kedua, kategori kecelakaan nihil yang diberikan kepada total 1.342 perusahaan.

Ketiga, kategori program Pencegahan dan Penanggulangan (P2) HIV/AIDS yang diberikan kepada 191 perusahaan.

Keempat, kategori sistem manajemen K3 (SMK3) diberikan kepada total 1.616 perusahaan. Kelima adalah kategori P2 Covid-19 yang diberikan kepada 512 perusahaan.

Menaker Ida berharap, pencapaian pemda dan perusahaan dalam mendapatkan penghargaan K3 periode 2021 dapat memotivasi mereka dalam mempertahankan kinerja K3.

Karena, menurut dia, K3 merupakan investasi untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mencapai produktivitas perusahaan.

Baca juga: Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Selain menyelenggarakan event, Ida menyatakan peningkatan pengawasan K3 bisa dilakukan melalui langkah-langkah pencegahan, pemberian saran atau pembinaan, dan deteksi dini, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan K3,

Menaker Ida mengatakan, peningkatan pengawasan menjadi tanggung jawab negara sebagai upaya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja.

“Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja,” ungkapnya.

Menurut Ida, hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang hendak dicapai pemerintah Indonesia pada 2030.

Baca juga: Kemnaker: Pekerja Kontrak dan Outsourcing Tetap Berhak Dapat THR 2021

Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan itu, yaitu pengentasan segala bentuk kemiskinan, mempromosikan pekerjaan yang layak, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif.

Ia menyatakan, salah satu syarat bagi sebuah pekerjaan dinyatakan layak adalah terpenuhinya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

“Ini yang harus menjadi prioritas bersama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja," kata Menaker Ida.

PenulisAlifia Nuralita Rezqiana
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Dukung Nakes, Kemenaker dan IDI Gelar Pelatihan Tanggap Darurat Hadapi Pandemi
Dukung Nakes, Kemenaker dan IDI Gelar Pelatihan Tanggap Darurat Hadapi Pandemi
Kemnaker
Demi Kelancaran Distribusi Oksigen, Kemenaker Awasi Operasi ISO Tank
Demi Kelancaran Distribusi Oksigen, Kemenaker Awasi Operasi ISO Tank
Kemnaker
Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional
Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional
Kemnaker
Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan
Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan
Kemnaker
Lindungi Dunia Usaha dan Buruh, Kemenaker Terus Persiapkan BSU
Lindungi Dunia Usaha dan Buruh, Kemenaker Terus Persiapkan BSU
Kemnaker
Ada Perbedaan dengan Tahun 2020, Kemenaker Sosialisasikan BSU Tahun 2021 kepada Kadisnaker
Ada Perbedaan dengan Tahun 2020, Kemenaker Sosialisasikan BSU Tahun 2021 kepada Kadisnaker
Kemnaker
Indonesia-Malaysia Bahas 7 Poin Penting Terkait Sistem Penempatan Pekerja Migran
Indonesia-Malaysia Bahas 7 Poin Penting Terkait Sistem Penempatan Pekerja Migran
Kemnaker
Hadapi Tantangan di Masa Pandemi, Menaker Ida Imbau Industri Kreatif Upayakan 3 Hal Ini
Hadapi Tantangan di Masa Pandemi, Menaker Ida Imbau Industri Kreatif Upayakan 3 Hal Ini
Kemnaker
Percepat PEN, Kemenaker Gulirkan 4 Program di Sektor Ketenagakerjaan
Percepat PEN, Kemenaker Gulirkan 4 Program di Sektor Ketenagakerjaan
Kemnaker
Pemerintah Anggarkan Rp 8 Triliun untuk Bantuan Subsidi Upah, Ini Kriteria Penerimanya
Pemerintah Anggarkan Rp 8 Triliun untuk Bantuan Subsidi Upah, Ini Kriteria Penerimanya
Kemnaker
18 Pejabat Eselon II Kemenaker Resmi Dilantik, Ini Pesan Menaker Ida
18 Pejabat Eselon II Kemenaker Resmi Dilantik, Ini Pesan Menaker Ida
Kemnaker
Lindungi Hak Pekerja, Kemenaker dan ILO Kumpulkan Aspirasi Pelaku Sektor Perikanan
Lindungi Hak Pekerja, Kemenaker dan ILO Kumpulkan Aspirasi Pelaku Sektor Perikanan
Kemnaker
Sekjen Kemenaker Paparkan Dampak Positif dan Negatif Bekerja Online
Sekjen Kemenaker Paparkan Dampak Positif dan Negatif Bekerja Online
Kemnaker
Deklarasi Gotong Royong Untungkan Pekerja Terhindar dari Dampak Covid-19
Deklarasi Gotong Royong Untungkan Pekerja Terhindar dari Dampak Covid-19
Kemnaker
Lewat Platform Sisnaker, Kemenaker Minta Perusahaan Lapor WLKP Secara Online
Lewat Platform Sisnaker, Kemenaker Minta Perusahaan Lapor WLKP Secara Online
Kemnaker