Pendaftar WLKP Masih Minim, Kemnaker Desak Perusahaan Daftar secara Online

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Jumat, 12 Maret 2021
Acara Temu Teknis Penanggung Jawab K3 Nasional Tahun 2021 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/3/2021).DOK. Humas Kemnaker Acara Temu Teknis Penanggung Jawab K3 Nasional Tahun 2021 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/3/2021).

KOMPAS.com – Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binawasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Haiyani Rumondang mendesak perusahaan mendaftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) secara online.

"Jumlah perusahaan yang menyampaikan wajib lapor ketenagakerjaan online masih sangat sedikit. Salah satu pekerjaan rumah kita yang mendesak yakni pelaksanaan WLKP secara daring," katanya.

Dia mengatakan itu saat membuka Temu Teknis Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2021 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/3/2021).

Haiyani mengatakan, jumlah perusahaan yang menyampaikan WLKP online masih sangat sedikit dibandingkan perusahaan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari wajiblapor. kemnaker.go.id hingga Kamis (11/3/2021) terdapat 344.678 perusahaan yang sudah mendaftar melalui WLKP online.

Baca juga: Kemnaker Gandeng IWIP untuk Tingkatkan Kompetensi SDM Indonesia Timur

“Oleh karena itu, kami terus menyosialisasikan dan mengingatkan agar perusahaan-perusahaan segera melakukan WLKP secara online," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (12/3/20210).

Tak hanya itu, Haiyani menegaskan, ke depan pelaporan secara manual tidak dapat dilakukan seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker).

Langkah tersebut sesuai kebijakan pemerintah yang mendorong seluruh layanan publik terintegrasi dalam teknologi Online Single Submission (OSS).

Teknologi OSS ini memungkinkan pengguna jaringan dapat mengakses sumber daya yang ada hanya dengan satu akun pengguna.

Haiyani menjelaskan, WLKP diperlukan guna memperbarui data perusahaan pada database Kemnaker, sekaligus memberikan akses kepada perusahaan untuk dapat menggunakan layanan ketenagakerjaan lainnya yang terintegrasi pada Sisnaker.

Baca juga: Terapkan Merit Sistem dan Reformasi Birokrasi, Kemnaker Raih Predikat “Baik” dari KASN

Dia menyebut, pendaftaran perusahaan melalui portal WLKP akan membuat perusahaan secara otomatis terdaftar ke dalam database Kemnaker.

Dengan begitu, pemerintah dapat menggunakannya untuk memberikan pelayanan lebih baik terhadap kegiatan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum dan perusahaan.

"Harapan saya, pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja untuk berani melakukan perubahan menuju trust based culture," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jawa Timur Himawan Estu Bagijo mengungkapkan, kondusifnya kondisi ketenagakerjaan di wilayahnya karena keberhasilan mengatasi beberapa persoalan ketenagakerjaan.

Baca juga: LPI Diklaim Mampu Serap 36.000 Tenaga Kerja di RI

Dia menilai, keberhasilan tersebut karena Disnaker selalu memperoleh pembinaan dan arahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta seluruh jajaran lingkup pengawasan dan K3.

"Perlu koordinasi dan sinergi antara pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 untuk mendorong perusahaan agar menaati pelaporan ketenagakerjaan melalui WLKP online," ujarnya.

Dalam laporan acara, Direktur Bina K3, Muhammad Idam menyampaikan, acara ini dihadiri 5 orang Kepala Balai Unit Pelaksana Teknis Pusat dan 15 orang Unit Pelaksana Teknis Daerah, 4 Struktural Unit Pelaksana Teknis K2 Surabaya, 11 penguji K3, dan 2 orang narasumber.

Adapun, Temu Teknis Penanggung Jawab K3 Nasional Tahun 2021 bertujuan untuk mengkoordinasikan dan menyatukan persepsi pelaksanaan program WLKP di wilayah.

Baca juga: Kawasan Industri di Maluku Utara Ini Butuh 12.000 Tenaga Kerja

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat komitmen secara sinergis dengan Dirjen Binwasnaker dan K3, sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan terpadu, berkesinambungan, dan tepat sasaran.

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Ada Perbedaan dengan Tahun 2020, Kemenaker Sosialisasikan BSU Tahun 2021 kepada Kadisnaker
Ada Perbedaan dengan Tahun 2020, Kemenaker Sosialisasikan BSU Tahun 2021 kepada Kadisnaker
Kemnaker
Indonesia-Malaysia Bahas 7 Poin Penting Terkait Sistem Penempatan Pekerja Migran
Indonesia-Malaysia Bahas 7 Poin Penting Terkait Sistem Penempatan Pekerja Migran
Kemnaker
Hadapi Tantangan di Masa Pandemi, Menaker Ida Imbau Industri Kreatif Upayakan 3 Hal Ini
Hadapi Tantangan di Masa Pandemi, Menaker Ida Imbau Industri Kreatif Upayakan 3 Hal Ini
Kemnaker
Percepat PEN, Kemenaker Gulirkan 4 Program di Sektor Ketenagakerjaan
Percepat PEN, Kemenaker Gulirkan 4 Program di Sektor Ketenagakerjaan
Kemnaker
Pemerintah Anggarkan Rp 8 Triliun untuk Bantuan Subsidi Upah, Ini Kriteria Penerimanya
Pemerintah Anggarkan Rp 8 Triliun untuk Bantuan Subsidi Upah, Ini Kriteria Penerimanya
Kemnaker
18 Pejabat Eselon II Kemenaker Resmi Dilantik, Ini Pesan Menaker Ida
18 Pejabat Eselon II Kemenaker Resmi Dilantik, Ini Pesan Menaker Ida
Kemnaker
Lindungi Hak Pekerja, Kemenaker dan ILO Kumpulkan Aspirasi Pelaku Sektor Perikanan
Lindungi Hak Pekerja, Kemenaker dan ILO Kumpulkan Aspirasi Pelaku Sektor Perikanan
Kemnaker
Sekjen Kemenaker Paparkan Dampak Positif dan Negatif Bekerja Online
Sekjen Kemenaker Paparkan Dampak Positif dan Negatif Bekerja Online
Kemnaker
Deklarasi Gotong Royong Untungkan Pekerja Terhindar dari Dampak Covid-19
Deklarasi Gotong Royong Untungkan Pekerja Terhindar dari Dampak Covid-19
Kemnaker
Lewat Platform Sisnaker, Kemenaker Minta Perusahaan Lapor WLKP Secara Online
Lewat Platform Sisnaker, Kemenaker Minta Perusahaan Lapor WLKP Secara Online
Kemnaker
Beri Opsi Jam Kerja kepada Perusahaan, Menaker Ida: Prokes 5M Tak Bisa Ditawar
Beri Opsi Jam Kerja kepada Perusahaan, Menaker Ida: Prokes 5M Tak Bisa Ditawar
Kemnaker
Menaker Ida Dukung Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong
Menaker Ida Dukung Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong
Kemnaker
Soal Vaksinasi Kedua Pekerja Ritel di Bandung, Menaker Ida: Langkah Strategis Pulihkan Industri
Soal Vaksinasi Kedua Pekerja Ritel di Bandung, Menaker Ida: Langkah Strategis Pulihkan Industri
Kemnaker
Atasi Tantangan Ketenagakerjaan, Kemenaker Gelar Deklarasi Gotong Royong
Atasi Tantangan Ketenagakerjaan, Kemenaker Gelar Deklarasi Gotong Royong
Kemnaker
Ingin Pandemi Segera Berakhir, Menaker Ida Ajak Jajarannya Berdoa Bersama
Ingin Pandemi Segera Berakhir, Menaker Ida Ajak Jajarannya Berdoa Bersama
Kemnaker