Lindungi Pekerja Migran, Kemnaker dan Polri Perkuat Sinergitas

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Kamis, 19 November 2020
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani nota kesepahaman yang memuat kesinergisan pelaksana tugas dan fungsi ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (19/11/2020).DOK. Humas Kemnaker Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani nota kesepahaman yang memuat kesinergisan pelaksana tugas dan fungsi ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), kuncinya adalah sinergitas dan kolaborasi seluruh pihak.

Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani nota kesepahaman yang memuat kesinergisan pelaksana tugas dan fungsi ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

“Saya mengajak kita semua untuk semakin aware terhadap perlindungan kepada pekerja migran kita, karena kita tidak bisa menunda, meniadakan bekerja ke luar negeri, karena itu adalah hak warga negara yang dilindungi konstitusi,” ujarnya.

Sementara itu, kata Ida, memberikan pelindungan kepada pekerja migran adalah kewajiban  negara atau pemerintah.

Ida menjelaskan, sinergitas Kemnaker-Polri ini merupakan bentuk komitmen kedua institusi untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran.

Baca juga: Soal Kompetensi Tenaga Kerja, Menaker: BNSP Miliki Peranan Penting

Selain tugas dan fungsi, penguatan sinergitas tersebut juga mencakup pertukaran data atau informasi dan pendampingan dalam penanganan Calon PMI non-prosedural.

Ida juga menyatakan, saat ini Indonesia memiliki regulasi yang baik dalam hal penempatan dan perlindungan pekerja migran.

Regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran (UU PPMI).

Sebagaimana diamanatkan UU PPMI, lanjutnya, perlindungan pekerja migran melibatkan berbagai elemen, baik di pusat maupun di daerah.

Dia mengatakan, perlindungan di UU Nomor 18 dilakukan dari hulu sampai hilir, dari kampung halaman sampai kembali ke kampung halaman. Begitu juga tugas dan fungsi stakeholder.

Baca juga: Menaker Sepakat Siapkan Tenaga Kerja Kompeten dan Berdaya Saing di NTT

“Yang dibutuhkan sekarang sinergitas, koordinasi antar stakeholder, termasuk sinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia,” katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Adapun, nota kesepahaman antara Kemnaker dan Polri ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menyinergikan tugas dan fungsi Kemnaker dengan Polri.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, antara lain pertukaran data dan/atau informasi; pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum; bantuan pengamanan; peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; pemanfaatan sarana dan prasarana; dan kegiatan lain yang disepakati.

Selain nota kesepahaman, pada kesempatan ini juga ditandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi serta Pendampingan dalam Penanganan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia Yang tidak Sesuai Prosedur.

Baca juga: Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan Berubah, Kemnaker Mulai Sosialisasikan UU Cipta Kerja

PKB ini ditandatangani Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

PKB ini merupakan tindak lanjut dari salah satu ruang lingkup Nota Kesepahaman, khususnya terkait penanganan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur. PKB ini akan berlaku selama 5 tahun.

Untuk mendukung implementasi nota kesepahaman ini, Menaker Ida juga meminta Polri menyosialisasikan kerja sama ini kepada jajarannya di daerah.

“Saya juga minta kepada Ditjen Binapenta dan PKK untuk menyosialisasikan kerja sama ini hingga ke daerah,” katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala Polri Gatot Eddy Pramono menuturkan, pihaknya mengapresiasi nota kesepaham dan PKB yang telah ditandatangani.

Baca juga: Presiden Jokowi: Ekonomi Syariah Potensial Perluas Penyerapan Tenaga Kerja

Dia juga mendukung penuh agar nota kesepahaman dan PKB ini dapat terimplementasi dengan baik.

Bahkan, pihaknya siap membantu dalam penyiapan kompetensi calon pekerja migran, salah satunya dengan dukungan sarana dan prasarana.

“Untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan, Polri siap membantu, ini hal-hal yang harus kita laksanakan,” terangnya.

Terkait nota kesepahaman, dia juga mengajak seluruh institusi yang ada di kepolisian menyosialisasikannya. Dengan begitu, imbuhnya, jejaring ini sampai daerah bisa diwujudkan.

Baca juga: Dorong Perekonomian Daerah dan Nasional, PGN Libatkan Tenaga Kerja Lokal untuk Proyek Pipa Minyak Rokan

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Kemnaker: Pemagangan Bisa Jadi Solusi Tepat Atasi Persoalan Ketenagakerjaan
Kemnaker: Pemagangan Bisa Jadi Solusi Tepat Atasi Persoalan Ketenagakerjaan
Kemnaker
KBRI Kuwait Luncurkan Buku Saku Ketenagakerjaan dan InK Magazine
KBRI Kuwait Luncurkan Buku Saku Ketenagakerjaan dan InK Magazine
Kemnaker
Menaker Harap Tagline “Lebih Cerdas, Lebih Unggul” Kemnaker Mampu Sinergikan Unit Kerja
Menaker Harap Tagline “Lebih Cerdas, Lebih Unggul” Kemnaker Mampu Sinergikan Unit Kerja
Kemnaker
Menaker Ida Paparkan Peran Satgas PPMI dalam Melindungi Pekerja Migran
Menaker Ida Paparkan Peran Satgas PPMI dalam Melindungi Pekerja Migran
Kemnaker
Lindungi Pekerja Migran, Kemnaker dan Polri Perkuat Sinergitas
Lindungi Pekerja Migran, Kemnaker dan Polri Perkuat Sinergitas
Kemnaker
Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan Berubah, Kemnaker Mulai Sosialisasikan UU Cipta Kerja
Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan Berubah, Kemnaker Mulai Sosialisasikan UU Cipta Kerja
Kemnaker
Soal Kompetensi Tenaga Kerja, Menaker: BNSP Miliki Peranan Penting
Soal Kompetensi Tenaga Kerja, Menaker: BNSP Miliki Peranan Penting
Kemnaker
Dukung Labuan Bajo Jadi DPSP, Pemerintah Tingkatkan Kompetensi SDM di Bidang Pariwisata
Dukung Labuan Bajo Jadi DPSP, Pemerintah Tingkatkan Kompetensi SDM di Bidang Pariwisata
Kemnaker
Perkuat SDM, Kemnaker Resmikan BLK St Yohanes Paulus II Labuan Bajo
Perkuat SDM, Kemnaker Resmikan BLK St Yohanes Paulus II Labuan Bajo
Kemnaker
Menaker Minta Calon Pekerja Migran Tak Mudah Tertipu Rayuan Calo
Menaker Minta Calon Pekerja Migran Tak Mudah Tertipu Rayuan Calo
Kemnaker
Menaker Sepakat Siapkan Tenaga Kerja Kompeten dan Berdaya Saing di NTT
Menaker Sepakat Siapkan Tenaga Kerja Kompeten dan Berdaya Saing di NTT
Kemnaker
Kemnaker Sebut UU Cipta Kerja Dapat Tingkatkan Produktivitas Kerja
Kemnaker Sebut UU Cipta Kerja Dapat Tingkatkan Produktivitas Kerja
Kemnaker
Pemerintah Austria Berkomitmen Bantu Kembangkan BLK Maritim Indonesia
Pemerintah Austria Berkomitmen Bantu Kembangkan BLK Maritim Indonesia
Kemnaker
Menaker Minta P3MI yang Miliki Izin Bekerja Profesional
Menaker Minta P3MI yang Miliki Izin Bekerja Profesional
Kemnaker
Begini Cara Kemnaker Tingkatkan Kualitas KNK di Perkebunan Kelapa Sawit
Begini Cara Kemnaker Tingkatkan Kualitas KNK di Perkebunan Kelapa Sawit
Kemnaker