Cara Pemerintah Tingkatkan Daya Saing Nasional Lewat GNP2DS

Anissa Dea Widiarini
Kompas.com - Sabtu, 14 September 2019
Cara Pemerintah Tingkatkan Daya Saing Nasional Lewat GNP2DSDok. Kementerian KetenagakerjaanKegiatan pengembangan dan penguatan jejaring lembaga produktivitas melalui penerapan modeling Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS) di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

KOMPAS.com – Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) Lembaga Produktivitas Nasional ( LPN) Boomer Pasaribu menjelaskan, kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS) merupakan upaya pengembangan jejaring kelembagaan terstruktur dari tingkat penggerakan, pembinaan, dan pelaksanaan.

Menurut Boomer, kebijakan tersebut merupakan usaha bersama seluruh komponen bangsa di sektor pemerintah, dunia usaha, masyarakat, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta profesi.

Menurutnya, terdapat tiga strategi pelaksanaan GNP2DS. Pertama, peningkatan kesadaran, pemahaman dan komitmen para pemangkut kepentingan akan pentingnya peningkatan produktivitas dan daya saing nasional.

Kedua, peningkatan kapabilitas dalam perancangan dan pelaksanaan program peningkatan produktvitas dan daya saing nasional.

Baca juga: Perkuat Daya Saing SDM, Kemnaker Resmikan 4 BLK Baru

"Ketiga, pengukuran, pemeliharaan dan pelembagaan keberhasilan, serta pengembangan program peningkatan produktivitas dan daya saing nasional," ujar Boomer seperti dikutip dari rilis yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/9/2019).

Nota kesepahaman

Agar GNP2DS bisa segera terlaksana, para Kementerian/Lembaga (K/L) pun menandatangani nota kesepahaman Modeling GNP2DS dengan LPN. Tujuannya untuk mendukung percepatan GNP2DS dan menjadi role model bagi seluruh K/L.

Sebanyak enam dari 17 K/L telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman, pada Kamis (12/9/2019).

Enam K/L tersebut, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia (AMMI), Universitas Trilogi, dan Universitas Krisnadwipayana.

Bagi K/L yang telah menandatangani nota kesepahaman tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) pun mendorong K/L untuk segera membentuk komite/tim penggerak GNP2DS.

Baca juga: Kemnaker: Tingkatkan Daya Saing Pekerja Migran agar Tak Tertinggal

"Langkah berikutnya yakni monitoring dan mentoring perancangan dan pelaksanaan GNP2DS di K/L, " kata Direktur Bina Produktivitas, Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas), Kemnaker Fachrurrozi.

Hal itu dia katakana di sela-sela kegiatan pengembangan dan penguatan jejaring lembaga produktivitas melalui penerapan modeling GNP2DS di Jakarta, Jum'at (13/9/2019).

Lebih lanjut, Boomer Pasaribu menjelaskan, dalam kegiatan pengembangan tersebut, masih diperlukan pembentukan modeling yang nantinya akan dipandu LPN sebagai pelaksana GNP2DS di lingkungan masing-masing, dengan mitra kerjanya atau stakeholders-nya.

Boomer pun menegaskan, setelah enam K/L penandatanganan nota kesepahaman nantinya akan diperluas dengan keserluruhan peserta LPN dalam jangka waktu satu bulan ke depan.

Baca juga: Kemnaker: Buka Akses Lapangan Kerja untuk Difabel

Nantinya, imbuh Boomer, akan ada 17 K/L yang memiliki nota kesepahaman langsung dengan LPN. Setelah itu, masing-masing K/L bisa membentuk tim GNP2DS di lingkungan masing-masing.

"Biasanya kalau ditingkat kementerian, Sekjen akan membuat surat keputusan siapa yang menjadi pelaksana dalam GNP2DS,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/9/2019).

Para anggota tim GNP2DS itu, kata Boomer, sesegera mungkin melaporkan dirinya ke institusi masing-masing, untuk merampungkan tiga dokumen.

Pertama, dokumen Instruksi Presiden tentang GNP2DS yang sudah masuk di Sekretariat kabinet. Kedua, tentang revisi Perpres Nomor 50 Tahun 2005, yang masih memerlukan kajian di dalam LPN sebelum diajukan ke Presiden. Dokumen ketiga, tentang perluasan Perpres tentang anugerah pranatariat.

Sebagai informasi, penutupan kegiatan pengembangan dan penguatan jejaring LPN dihadiri oleh mantan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi M. Moedjiman sebagai pembicara dan 60 peserta, yang terdiri dari anggota LPN, tim kerja LPN, dunia usaha, dunia pendidikan, dan organisasi masyarakat.

PenulisAnissa Dea Widiarini
EditorSri Noviyanti
Terkini Lainnya
Atasi Dampak Covid-19, Menaker Minta Perusahaan Korsel Utamakan Dialog dengan Karyawan
Atasi Dampak Covid-19, Menaker Minta Perusahaan Korsel Utamakan Dialog dengan Karyawan
Kemnaker
Kepada Menaker Negara G20, Menteri Ida Beberkan Upaya Hadapi Covid-19 bagi Ketenagakerjaan
Kepada Menaker Negara G20, Menteri Ida Beberkan Upaya Hadapi Covid-19 bagi Ketenagakerjaan
Kemnaker
BLK Lombok Timur Bagikan Sembako dan Alat Kesehatan kepada Warga Terdampak Covid-19
BLK Lombok Timur Bagikan Sembako dan Alat Kesehatan kepada Warga Terdampak Covid-19
Kemnaker
13 Tahun Hilang Kontak di Yordania, Pekerja Migran Ini Akhirnya Pulang ke Indonesia
13 Tahun Hilang Kontak di Yordania, Pekerja Migran Ini Akhirnya Pulang ke Indonesia
Kemnaker
Lewat Program Padat Karya, Kemnaker Berdayakan Pekerja Korban PHK akibat Pandemi Covid-19
Lewat Program Padat Karya, Kemnaker Berdayakan Pekerja Korban PHK akibat Pandemi Covid-19
Kemnaker
Atasi Dampak Covid-19, BLK Surakarta Kirim Bantuan APD ke Sragen
Atasi Dampak Covid-19, BLK Surakarta Kirim Bantuan APD ke Sragen
Kemnaker
Pandemi Covid-19, Kemnaker Pulangkan 433 Calon Pekerja Migran ke Kampung Halaman
Pandemi Covid-19, Kemnaker Pulangkan 433 Calon Pekerja Migran ke Kampung Halaman
Kemnaker
Gagal Berangkat Imbas Covid-19, Calon Pekerja Migran akan Dipulangkan Pekan Ini
Gagal Berangkat Imbas Covid-19, Calon Pekerja Migran akan Dipulangkan Pekan Ini
Kemnaker
Di Makassar, Kemnaker Gelar Pelatihan Daring K3 Corona
Di Makassar, Kemnaker Gelar Pelatihan Daring K3 Corona
Kemnaker
Bantu Tenaga Medis Hadapi Covid-19, BBPLK Medan Produksi Face Shield
Bantu Tenaga Medis Hadapi Covid-19, BBPLK Medan Produksi Face Shield
Kemnaker
Balai Latihan Kerja Surakarta Targetkan Produksi 1.600 Hazmat
Balai Latihan Kerja Surakarta Targetkan Produksi 1.600 Hazmat
Kemnaker
Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan
Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan
Kemnaker
1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain
1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain
Kemnaker
Hadapi Covid-19, Kemnaker Modifikasi Program Padat Karya
Hadapi Covid-19, Kemnaker Modifikasi Program Padat Karya
Kemnaker
Alat Pencegahan Covid-19 Produksi BLK Mulai Dibagikan ke Seluruh Indonesia
Alat Pencegahan Covid-19 Produksi BLK Mulai Dibagikan ke Seluruh Indonesia
Kemnaker