Rapat bersama DPR, Menteri PANRB Sampaikan Progres dan Proyeksi Program Kerja Kementerian PANRB

KOMPAS.com – Sepanjang 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) fokus melaksanakan sejumlah program kerja prioritas.

Program kerja tersebut, antara lain penyelesaian penataan kelembagaan Kabinet Merah Putih, penyusunan arah reformasi birokrasi, penataan sistem kerja manajemen aparatur sipil negara (ASN), peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga percepatan transformasi digital pemerintah.

Selain itu, Kementerian PANRB juga mendukung program prioritas presiden berjalan efektif melalui penyusunan proses bisnis (probis) tematik.

Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa hingga saat ini telah disusun delapan probis tematik, antara lain penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan layanan kesehatan primer dan lanjutan, serta perlindungan sosial (perlinsos).

“Probis ini menjadi peta kerja terpadu lintas kementerian atau lembaga (K/L) yang memetakan alur kerja utama, peran instansi, serta mekanisme monitoring agar implementasi program lebih cepat, konsisten, dan terukur,” jelasnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (26/11/2025).

Baca juga: DPR Respons Demonstrasi: Tiadakan Rapat Kerja, Pegawai WFH, hingga Pakai Pelat Sipil

Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Memasuki era Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Kementerian PANRB menindaklanjuti arah pembangunan jangka panjang tersebut dengan menyusun Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025–2045.

Dokumen itu menjadi panduan utama untuk memastikan agenda reformasi birokrasi berjalan selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

Saat ini penyusunan DBRBN telah memasuki tahap final pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Hukum (Kemenkum), serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Fokus utamanya adalah membangun birokrasi yang kapabel, adaptif, dan berorientasi pada layanan publik berbasis siklus hidup manusia,” kata Rini.

Baca juga: Pastikan Peningkatan Layanan Publik, Mendagri Bersama Menteri PKP Tinjau MPP Kota Semarang

Pelayanan publik diperkuat

DOK. Kementerian PANRB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Pada sisi pelayanan publik, Kementerian PANRB terus mendorong keberlanjutan penyelenggaraan mal pelayanan publik (MPP) melalui pendekatan omnichannel. Pendekatan ini memastikan layanan tidak hanya tersedia di konter tatap muka, tetapi juga melalui layanan drive thru, layanan mobile, layanan mandiri, hingga penguatan e-services.

“Kami juga mendorong fungsi MPP diperluas agar tidak hanya menjadi pusat layanan administrasi, tetapi juga pusat informasi investasi, pusat aktivitas masyarakat, pusat ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta pusat informasi pariwisata sesuai karakteristik daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rini menyampaikan perkembangan transformasi digital pemerintah. RPJMN 2025–2029 telah menempatkan transformasi digital pemerintah sebagai salah satu fokus prioritas. Kementerian PANRB melaksanakan mandat tersebut melalui empat langkah.

Pertama, penyederhanaan regulasi dan peningkatan kinerja, termasuk penyusunan RPerpres Pemerintah Digital dengan tata kelola yang lebih human-centric dan indikator digital yang lebih ringkas.

Kedua, belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang lebih efisien dan akuntabel melalui clearance kegiatan lintas K/L agar anggaran digital lebih tepat sasaran.

Baca juga: Rekacipta Group, Ekosistem Digital Lokal yang Hubungkan Kreator hingga Industri 4.0

“Ketiga, penguatan kompetensi digital ASN sebagai kunci keberhasilan transformasi, dengan kerangka kompetensi yang disusun lintas instansi. Sedangkan keempat, pembangunan arsitektur pemerintah digital untuk mendukung integrasi layanan prioritas dan pemanfaatan Satu Data Indonesia,” jelas Rini.

Proses penataan sistem kerja ASN

Pada rapat tersebut, ia juga menyampaikan proses penataan sistem kerja dan manajemen ASN.

Pada 2025, pemerintah telah menyelesaikan proses pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024 sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan SDM nasional. Pengadaan ini mencakup calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan sekolah kedinasan yang berlangsung transparan melalui sistem digital.

Menurut Rini, ada tiga program utama yang telah dilakukan Kementerian PANRB.

Pertama, penerapan fleksibilitas kerja ASN melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan kinerja tetap terukur dan akuntabel, berfokus pada hasil, bukan sekadar lokasi kerja.

Baca juga: Seleksi Petugas Haji Dimulai November 2025, Kemenhaj Janji Transparan dan Akuntabel

Kedua, penyempurnaan instrumen sistem merit yang tidak hanya menekankan ketersediaan data, tetapi juga kepuasan ASN dan tingkat maturitas instansi.

“Ketiga, kami terus mengembangkan integrasi layanan manajemen ASN dalam platform Smart ASN untuk memudahkan pelayanan SDM aparatur,” tambah Rini.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memberikan apresiasi kepada Menteri PANRB beserta jajaran yang telah bekerja keras dalam satu tahun terakhir, mulai dari penataan kelembagaan Kabinet Merah Putih hingga penyelesaian 1,7 juta tenaga non-ASN.

“Ini menjadi modal menata berbagai kebijakan di sektor reformasi birokrasi dan aparatur negara. Kami tahu anggaran negaranya tidak terlalu banyak, tugasnya lebih banyak dari anggarannya,” kata Rifqinizamy.