Musrenbang Polri 2025, Menteri Rini: Polri Berperan Sentral dalam Reformasi Birokrasi dan Program Prioritas

KOMPAS.com - Kesuksesan perjalanan reformasi birokrasi (RB) tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Polri memegang peran sentral sebagai implementing agency dalam RB Tematik Pengentasan Kemiskinan serta RB Tematik Peningkatan Investasi dan Hilirisasi Energi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebutkan, dalam pelaksanaan program RB Tematik, sering kali muncul potensi gangguan atau kejahatan yang dapat menghambat jalannya program.

Ia mencontohkan, dalam upaya mendukung ketahanan pangan, terdapat ancaman seperti mafia pupuk, penipuan, atau pencurian yang merugikan petani.

Baca juga: [VIDEO] Munculnya Hoaks Penawaran Bedah Rumah, Waspada Penipuan!

“Polri diharapkan menjadi benteng terdepan dalam menjamin keamanan dan menindak tegas praktik-praktik ilegal, sehingga implementasi program tematik dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti,” ungkap Rini dalam Musrenbang Polri 2025 di Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Peran Polri dalam mendukung keberhasilan RB Tematik juga mencakup fungsi edukasi dan penyuluhan, pengawasan distribusi dan logistik pangan, serta menjaga stabilitas keamanan.

Rini menekankan, peran sentral Polri harus dibarengi dengan transformasi berkelanjutan.

Ke depan, transformasi Polri diarahkan sejalan dengan empat elemen strategis utama, yakni grand design kelembagaan, pelayanan publik, sumber daya manusia aparatur, serta transformasi digital.

Keempat elemen tersebut saling terintegrasi dalam grand design transformasi Polri.

Baca juga: RUPST Samator (AGII) 2025 Sahkan Dividen 25 Persen dari Laba Bersih dan Dorong Transformasi Digital

DOK. Kementerian PANRB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam Musrenbang Polri 2025 di Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Transformasi Polri dari pendekatan presisi menuju RB Berdampak merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola organisasi secara menyeluruh.

Pendekatan presisi telah memberikan fondasi penting dalam hal respons cepat terhadap permasalahan, intervensi yang tepat sasaran, serta hasil kerja yang terukur.

Seiring dengan meningkatnya tantangan dan harapan masyarakat, diperlukan lompatan yang lebih sistemik dan berdampak luas.

RB Berdampak hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan menekankan nilai-nilai dasar birokrasi modern, yakni transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi.

“Ketiga hal ini menjadi pilar utama dalam menciptakan institusi Polri yang tidak hanya kuat secara operasional, tetapi juga responsif, adaptif, dan dipercaya publik,” ujar Rini.

Baca juga: Mendesak Sistem Pendukung dan Lingkungan Adaptif bagi Difabel

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi atas capaian Polri.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Polri pada 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan berhasil meraih kategori BB (Sangat Baik).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan lalu lintas Polri juga meningkat sebesar 12 persen, dari 84,83 pada 2023 menjadi 94,92 pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan nyata dalam kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.

“Kami berharap ke depan Polri menjadi bagian dari birokrasi yang terus bertransformasi, berani berinovasi, mengadopsi teknologi, bekerja lintas sektor, serta menjaga integritas. Karena integritas adalah fondasi dari kepercayaan publik," imbuh Rini.

Baca juga: Dengan SLIK OJK, Industri Fintech Lending Bisa Cegah Fraud hingga Tingkatkan Kepercayaan Publik

Ia menegaskan, Polri tidak hanya harus siap menjalankan perintah, tetapi juga mampu berpikir strategis dan memberikan masukan terhadap kebijakan.