Dukung Swasembada Pangan Papua, Mentan Targetkan Cetak 100.000 Ha Sawah Baru

KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi utama percepatan pembangunan Papua sekaligus kunci transformasi Indonesia menuju negara maju dan makmur.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua dalam pertemuan bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Untuk mendukung tercapainya swasembada pangan di Papua dalam waktu dua hingga tiga tahun, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan pencetakan 100.000 hektar (ha) sawah baru. Pasalnya, hingga kini Papua masih defisit sekitar 500.000 ton beras

Amran mengungkapkan bahwa kebutuhan beras Papua saat ini sebesar 660.000 ton per tahun, sementara produksi lokal baru mencapai 120.000 ton.

Baca juga: Pramono Sebut Kebutuhan Beras di Jakarta 2.500 Ton per Hari

“Untuk menutup kekurangan sekitar 500.000 ton beras tersebut, dibutuhkan pencetakan sawah baru seluas kurang lebih 100.000 ha,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas, Rabu (17/10/2025).

Amran mengatakan, Kementerian Pertanian ( Kementan) telah membagi pelaksanaan program pencetakan sawah baru di Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat, bahkan enam provinsi di Papua sudah mengajukan permohonan cetak sawah.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pencetakan 100.000 ha sawah akan diselesaikan melalui intervensi langsung pemerintah pusat.

Dengan dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah, Amran optimistis target tersebut berpeluang selesai dalam dua tahun dan paling lambat tiga tahun, sehingga Papua dapat mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan.

Baca juga: Mentan Yakin Papua akan Swasembada Pangan dalam 2 Tahun

Wujudkan kemandirian pangan setiap daerah

Dalam pertemuan bersama KEPP-OKP, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi rakyatnya merupakan syarat penghapusan kemiskinan, ketertinggalan, serta kelaparan.

Oleh karena itu, ia menekankan tidak boleh ada satu pun wilayah di Indonesia yang tertinggal dalam hal pemenuhan pangan.

“Khusus untuk Papua, pembangunan harus dipercepat di semua bidang. Tapi, dasar dari semua kehidupan bangsa adalah pangan. Kita harus swasembada pangan, bukan hanya nasional, tetapi sampai tingkat provinsi, bahkan bila perlu setiap kabupaten,” tegas Prabowo.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa tantangan geografis dan tingginya biaya logistik membuat setiap wilayah harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Baca juga: Warga Papua dan Maluku Bayar Beras Paling Mahal, Bapanas: Karena Geografis dan Transportasi

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah pusat mendorong Papua mengembangkan potensi pangan lokal, seperti padi, jagung, sagu, dan singkong.

Senada dengan Presiden Prabowo, Amran menekankan bahwa swasembada pangan Papua merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional tanpa ketergantungan antarwilayah.

Ia menyebut, kini Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, telah berada pada jalur swasembada, sementara Jawa dinilai telah mencukupi kebutuhan pangannya sendiri.

“Mimpi kita adalah seluruh pulau di Indonesia swasembada pangan. Dengan begitu, tidak perlu lagi pengangkutan pangan antarpulau. Ini adalah solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi,” tegas Amran.

Baca juga: Prabowo Ingin Ada Swasembada Pangan Tiap Daerah: Harus Ada Lumbung Desa

Terkait potensi pangan lokal, Amran menyampaikan bahwa Kementan juga berencana memperkuat pangan lokal Papua melalui optimalisasi komoditas sagu.

Ia mengatakan, pemerintah akan menyelesaikan dan mengaktifkan kembali pabrik sagu di Sorong yang telah dibangun namun belum beroperasi secara optimal. Langkah ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi pangan dan penguatan ekonomi lokal Papua.

Sebagai informasi, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, para menteri dan pimpinan lembaga, enam gubernur se-Papua, puluhan bupati dan wali kota, serta anggota KEPP-OKP.

Melalui pertemuan itu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan Papua mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui kemandirian pangan sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Baca juga: Sawit, Swasembada Energi, dan Pertaruhan Masa Depan Papua