Pelaksanaan evaluasi Bantuan Sosial (Bansos) Pangan 2018, Rabu (12/12/2018) di Hotel Merbabu Yogyakarta.
KOMPAS.com - Sekretariat Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial ( Kemensos) bekerja sama dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta menggelar evaluasi bantuan sosial ( bansos) pangan tahun ini dari 11-13 Desember 2018 di Hotel Merbabu Yogyakarta.
“Kegiatan evaluasi ini mencakup 50 Kabupaten/Kota di seluruh indonesia dengan membagi dalam tiga wilayah sesuai wilayah kerja Ditjen PFM Kemensos RI,” tulis keterangan pers yang Kompas.com terima, Rabu (12/12/2018).
Perlu diketahui, evaluasi bansos pangan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh peneliti di B2P3KS Yogyakarta. Bansos pangan yang dievaluasi adalah penyaluran beras sejahtera ( Rastra) di 16 lokasi dan Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) di 34 lokasi
Adapun, tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui keefektifan bansos rastra dan BPNT.
Baca juga: Kemensos Optimistis Rastra Diganti Bantuan Pangan Nontunai pada 2019
Keefektifan penyaluran bansos sendiri lihat dari berbagai sisi. Pertama dari sisi konteks program, yaitu kebijakan, tujuan, dan dukungan. Kedua dari sisi masukan program, yakni sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, prosedur, dan pendanaan.
Ketiga dari sisi proses pelaksanaan program, yaitu produk program berupa capaian indikator kinerja utama. Keempat dari pemanfaatan dan kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yakni besaran pengaruh tiap aspek dan besaran bansos tiap aspek.
Terakhir atau kelima dari sisi kontribusi bansos pangan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan KPM baik beras maupun protein.
“Evaluasi terhadap ini mendorong percepatan transformasi bansos rastra menuju BPNT sesuai anjuran Presiden Joko Widodo agar segala bantuan sosial disalurkan dalam bentuk non tunai,” tulis keterangan tertulis itu lagi.
Baca juga: Transformasi Bansos Jadi BPNT Dianggap Lebih Manusiawi
Evaluasi terhadap BPNT menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan efektif walaupun masih terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan perbaikan.
Perlu diketahui, evaluasi tersebut diikuti 60 orang peserta yang terdiri atas peneliti dari B2P3KS Yogyakarta, Ditjen PFM (perkotaan, perdesaan, pesisir, pulau-pulau Kecil dan perbatasan antar negara) Kemenko PMK, TNP2K, Bappenas, Himbara, Perum Bulog, Microsave, dan perwakilan dari dinas sosial di Yogyakarta
Kegiatan evaluasi itu dibuka oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung. Sementara itu, pemaparan hasil evaluasi dilakukan Istiana Hermawati selaku ketua tim evaluasi yang merupakan peneliti madya B2P3KS Yogyakarta.
