Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora Naik, DPR Apresiasi Langkah Deregulasi Menpora Erick

KOMPAS.com – Upaya deregulasi besar-besaran yang dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga ( Kemenpora) di bawah kepemimpinan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir membuahkan hasil positif. 

Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora meningkat dari 80 menjadi 82,38 seiring penyederhanaan regulasi dan transformasi budaya kerja di lingkungan kementerian.

Capaian tersebut menjadi salah satu sorotan dalam rapat kerja antara Komisi X DPR RI dan Kemenpora di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menpora Erick menjelaskan, transformasi birokrasi merupakan bagian dari komitmen Kemenpora untuk memperbaiki pelayanan di bidang kepemudaan dan olahraga agar semakin efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pangkas 187 Permenpora dan Sederhanakan Aturan

Menurut Erick, peningkatan indeks reformasi birokrasi tidak terlepas dari langkah deregulasi yang dijalankan Kemenpora sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyederhanakan aturan yang dinilai menghambat pelayanan publik.

Baca juga: Usai Kapolda Jadi Bintang Tiga, Polda Metro Jaya Janji Tingkatkan Pelayanan Publik

Dari total 191 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) yang sebelumnya berlaku, kini hanya tersisa empat regulasi utama yang mengatur pelayanan kepemudaan, pembudayaan olahraga, olahraga prestasi, dan industri olahraga.

Tak hanya itu, jumlah pasal dalam Permenpora juga dipangkas secara signifikan. Dari sekitar 1.500 pasal, kini tersisa sekitar 600 pasal atau berkurang hingga 60 persen.

“Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa kita harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan melakukan transformasi birokrasi sebagai fondasi dan kunci utama. Tidak ada lagi aturan berbelit-belit dan rumit yang justru menjadi penghambat kontribusi berbagai pemangku kepentingan untuk ikut memajukan kepemudaan dan prestasi olahraga kita,” ujar Erick dalam rilis pers yang diterima Kompas.com,Rabu (2/6/2026).

Ia menilai, deregulasi menjadi langkah penting untuk menghadirkan tata kelola yang lebih sederhana, cepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat maupun pelaku olahraga.

Baca juga: Ini 4 Cairan Terbaik untuk Menghidrasi Tubuh Setelah Olahraga Selain Air Putih

“Alhamdulillah, upaya Kemenpora untuk menghadirkan aturan yang efektif dan efisien melalui deregulasi Permenpora membuahkan hasil positif. Ditambah transformasi kultur internal, sehingga Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora meningkat,” lanjut Erick. 

Ubah Kultur Kerja Internal

Selain menyederhanakan regulasi, Kemenpora juga melakukan transformasi budaya kerja di lingkungan internal kementerian.

Langkah tersebut diwujudkan melalui peningkatan kompetensi pegawai, penyederhanaan standard operating procedure (SOP), penerapan sistem penghargaan berbasis kinerja, serta digitalisasi layanan dan proses kerja.

Menurut Erick, berbagai upaya tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Kemenpora,” katanya.

Baca juga: Lantik Pejabat Kemenpora, Erick Thohir: Bukan Sekadar Rotasi, tapi Transformasi Serius

Meski demikian, Erick menegaskan bahwa capaian tersebut bukan menjadi titik akhir. Kemenpora menargetkan peningkatan nilai reformasi birokrasi hingga mencapai kategori A atau kategori memuaskan dengan rentang nilai 85–90.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan transformasi birokrasi. Ke depan, Kemenpora akan terus meningkatkan kualitas di seluruh lini agar mampu mencapai nilai yang lebih optimal hingga masuk kategori memuaskan atau kategori A,” ujar Erick.

DPR Apresiasi Deregulasi Kemenpora

Keberhasilan Kemenpora meningkatkan indeks reformasi birokrasi mendapat apresiasi dari anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Sabam Sinaga.

“Kami mengapresiasi tindakan yang dikerjakan Pak Menteri berkaitan dengan simplifikasi aturan. Aturan yang dibuat jangan menjadi kekosongan hukum, jangan merugikan pelaku olahraga dan para pemuda, serta jangan sampai menimbulkan interpretasi yang beragam,” kata Sabam.