Stabilitas Kunci Kelancaran Pembangunan, Mendagri Kembali Ingatkan Forkopimda Jaga Soliditas

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali mengingatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( Forkopimda) untuk menjaga soliditas dan memperkuat komunikasi antarpimpinan daerah. 

Menurutnya, kekompakan para pemangku kepentingan di daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan yang menentukan keberhasilan pembangunan.

Hal itu disampaikan Tito dalam acara Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Badan Pusat Statistik kepada kepala daerah dan Forkopimda se-Provinsi Jawa dan Bali di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).

Dalam arahannya, Tito menegaskan bahwa Jawa dan Bali memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi pusat berbagai aktivitas nasional serta dihuni hampir 60 persen penduduk Indonesia.

“Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta kedaulatan negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Rapat Bersama DPR RI, Mendagri Paparkan Langkah Strategis Perkuat BUMD

Tito menekankan bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan syarat utama bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurutnya, pembangunan hanya dapat berjalan optimal apabila kondisi daerah tetap aman dan kondusif. Sebaliknya, berbagai kerusuhan yang pernah terjadi di sejumlah wilayah terbukti mengganggu jalannya pemerintahan serta menghambat pembangunan.

Tito juga mengingatkan bahwa konflik atau aksi kekerasan dalam skala kecil sekalipun dapat berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan pemerintah.

“Kalau pengambilan keputusan oleh pemerintah terganggu, ya semua akan terganggu,” katanya.

Oleh karena itu, mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) itu mengimbau seluruh unsur Forkopimda untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi, baik melalui forum formal maupun informal.

Baca juga: Mendagri Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila

Menurut Tito, berdasarkan berbagai pengalaman, daerah yang para pemimpinnya mampu menjaga kekompakan cenderung lebih cepat menyelesaikan persoalan serta mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar.

Selain menjaga soliditas Forkopimda, ia juga meminta pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB) sebagai instrumen penting dalam menjaga kerukunan dan mencegah konflik sosial berlatar belakang keagamaan.

Tit mendorong kepala daerah, terutama yang memiliki kapasitas fiskal memadai, untuk mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) guna mendukung operasional dan kegiatan FKUB.

“Mohon juga dihidupkan FKUB karena biasanya daerah-daerah rentan terhadap isu-isu keagamaan. Kalau FKUB-nya berjalan, mereka bisa lebih cepat mencegah potensi konflik agama. Sebaliknya, kalau FKUB-nya tidak berjalan dan baru digerakkan ketika ada masalah, itu sudah terlambat,” ucap Tito.

Baca juga: Mendagri Tito Ajak PIKI Ambil Peran Strategis Wujudkan Indonesia Emas 2045