Rapat Bersama DPR RI, Mendagri Paparkan Langkah Strategis Perkuat BUMD

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kesehatan badan usaha milik daerah ( BUMD) secara berkelanjutan. 

Strategi tersebut mencakup tiga aspek utama, yakni keuangan, operasional, dan administrasi. Menurut Tito, penguatan di ketiga sektor tersebut penting agar BUMD mampu tumbuh lebih sehat.

“Untuk sektor keuangan, bisa dari komitmen pemilik dalam penyertaan modal sesuai dengan peraturan daerah,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com. 

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Pada aspek keuangan, Tito menekankan pentingnya implementasi target kinerja yang diikuti pencapaian laba sekurang-kurangnya di atas suku bunga bank.

Selain itu, direksi BUMD perlu melakukan efisiensi biaya operasional dengan menjaga rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tetap berada di bawah 85 persen.

Baca juga: Mendagri Tito Usulkan Ada Dirjen Eselon I Awasi BUMD

“Kemudian yang kedua, selain pembiayaan, dari segi operasional secara rutin selayaknya melakukan survei kepuasan pelanggan karena customer is the king,” kata Tito.

Dari sisi operasional, ia mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan analisis investasi yang selaras dengan rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD.

Tito juga menilai pembentukan tim seleksi yang kompeten, transparan, dan akuntabel penting untuk menghasilkan direksi dan manajemen BUMD yang profesional.

Pada aspek administrasi, Tito menekankan pentingnya penyusunan rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran yang selaras dengan target yang ditetapkan pemegang saham atau pemilik modal.

Selain itu, BUMD perlu melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS) sesuai jadwal dengan kehadiran pemegang saham yang memenuhi kuorum.

“Di samping itu, perlu adanya pengawasan dan pembinaan yang cukup ketat,” ungkapnya.

Baca juga: Dorong Kinerja Kepala Daerah, Mendagri Gelontorkan Insentif Fiskal lewat Ajang Regional

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa sektor perbankan menjadi salah satu lini usaha BUMD yang paling menguntungkan.

Menurutnya, capaian tersebut ditopang oleh tata kelola perusahaan yang baik serta sumber daya manusia (SDM) yang profesional.

Selain itu, proses seleksi direksi dan komisaris BUMD sektor perbankan juga harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di sisi lain, Tito menilai masih terdapat sejumlah aturan yang membuat mekanisme rekrutmen direksi dan komisaris BUMD belum berjalan optimal.

“Ini akhirnya lebih banyak didominasi peran kepala daerah sebagai pemegang saham,” ungkapnya.

Baca juga: Apresiasi Wajib Pajak Taat, Pemprov Lampung Beri Diskon Pajak Kendaraan hingga 25 Persen

Usulkan Penguatan Fungsi Pembinaan BUMD

Berkaca pada kondisi tersebut, Tito mengatakan, pemerintah terus berupaya memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengusulkan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Melalui revisi tersebut, fungsi pembinaan dan pengawasan diharapkan dapat dijalankan lebih optimal oleh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri).

“Kemendagri juga sudah mengusulkan penguatan pengawasan dan pembinaan agar BUMD ditangani oleh seorang direktur jenderal (dirjen) eselon I. Saat ini pembinaannya berada di bawah Dirjen Bina Keuangan Daerah,” tandasnya.

Dalam rapat tersebut, ketua dan para pimpinan Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah, serta sejumlah pihak terkait lainnya turut hadir.

Baca juga: Kemendagri Apresiasi 3 Kabupaten Terbaik Tanggulangi Kemiskinan dan Stunting di Sulawesi