KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Dia mengatakan, pemulihan di tiga provinsi tersebut menunjukkan progres positif, meski masih memerlukan percepatan di sejumlah wilayah.
Hal itu disampaikan Tito usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan, indikator pemulihan meliputi fungsi pemerintahan, infrastruktur jalan dan jembatan, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik.
“Kami melihat Sumbar relatif paling cepat. Dari 19 kabupaten/kota, 16 terdampak, dan di 13 daerah, pemerintahan maupun (aktivitas) masyarakat sudah berjalan relatif lancar,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (7/4/2026).
Ia menambahkan, sebagian besar wilayah di Sumut juga menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun masih terdapat beberapa daerah yang memerlukan perhatian khusus.
Sementara itu, di Aceh, sejumlah wilayah mulai mendekati kondisi normal. Namun, beberapa daerah seperti Aceh Tamiang masih membutuhkan penanganan intensif.
Dalam penanganan pengungsi, Tito memastikan progres berjalan baik, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan rencana pembangunan hunian tetap ( huntap).
Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan huntap agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di huntara.
“ Huntap menjadi prioritas yang paling penting. Kemudian, hal-hal yang sangat urgen, seperti jembatan dan jalan (harus segera ditangani karena) memang menjadi jalan utama,” tegasnya.
Tito juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam percepatan pemulihan, termasuk respons cepat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam menangani gangguan akses jalan.
Baca juga: Satgas PRR Salurkan Bantuan ke Aceh Tamiang, Fokus Penuhi Kebutuhan Dasar Warga
Meski demikian, ia mengakui masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti normalisasi sungai, perbaikan lahan pertanian dan tambak, serta pembangunan infrastruktur permanen.
Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) itu menyebutkan, pemerintah memperkirakan proses pemulihan secara menyeluruh akan berlangsung hingga tiga tahun ke depan.
“Masalahnya luas dan kompleks. Karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun rencana induk (renduk) untuk jangka waktu tiga tahun,” jelasnya.
Sebagai informasi, rakor tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri PU Dody Hanggodo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Baca juga: Satgas PRR Terus Percepat Pembersihan Lumpur dan Rehabilitasi Sawah di Aceh, Sumut, dan Sumbar