Mendagri Tito: Inflasi Bulanan di 3 Daerah Terdampak Bencana Tunjukkan Perbaikan

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, inflasi bulanan (month-to-month/mtm) di tiga provinsi terdampak bencana menunjukkan perbaikan.

Hal tersebut menjadi indikator bahwa upaya perbaikan sarana dan prasarana, infrastruktur, serta sosial dan ekonomi berkontribusi positif dalam penyediaan dan pengendalian harga bahan pokok masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/4/2026).

Ia menegaskan bahwa dalam pengendalian inflasi, indikator bulanan lebih mencerminkan kondisi riil dibandingkan inflasi tahunan (year-on-year/yoy) yang lazim digunakan sebagai acuan makro.

Baca juga: Inflasi Melandai, BI Yakin Stabil di Kisaran Sasaran

“Data inflasi yoy oke untuk jadi pegangan nasional dan dunia internasional. Tapi, kalau untuk mengendalikan inflasi, lebih tepat kami menggunakan yang mtm,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin.

Secara nasional, inflasi tercatat menurun dari 4,76 persen menjadi 3,48 persen. Adapun secara bulanan, inflasi juga melandai dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen.

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh normalisasi tarif listrik serta peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur panjang dan hari raya yang berdampak pada kelompok makanan, minuman, dan transportasi.

Di tiga daerah terdampak bencana, Sumatera Barat (Sumbar) dan Aceh masing-masing mencatat inflasi bulanan sebesar 0,04 persen, sedangkan Sumatera Utara (Sumut) mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.

Baca juga: Purbaya Klaim Inflasi Maret 2026 Hanya 2,5 persen di Luar Diskon Listrik

Sebelumnya, Aceh sempat mencatat inflasi tahunan yang cukup tinggi akibat gangguan distribusi, seperti terputusnya akses jalan dan pasokan barang. Namun, pada indikator bulanan, kondisi tersebut mulai membaik seiring pulihnya distribusi.

“Artinya, apa yang dikerjakan selama ini untuk menormalisasi Aceh, Sumbar, dan Sumut (dengan) mengendalikan harga barang dan jasa, itu sudah cukup baik, karena banyak suplai sudah masuk,” tegas Tito.

Perbaikan inflasi menjadi sinyal bahwa ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di wilayah terdampak mulai stabil.

Oleh karena itu, Tito menekankan pentingnya menjaga momentum ini melalui pemantauan komponen inflasi serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga: Pemerintah Diharapkan Tahan Kenaikan BBM Subsidi untuk Jaga Inflasi

Sebagai informasi, rakor tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Hadir pula Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah, serta pihak terkait lainnya.