Begini Peran Penting Perguruan Tinggi Wujudkan SDGs

KOMPAS.com – Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati atau biodiversity laut. Kekayaan ini harus dimanfaatkan secara bijak untuk menyejahterakan rakyat dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan produksi.

Untuk diketahui, saat ini Indonesia tengah mengadopsi konsep blue economy, yakni prinsip pembangunan berbasis ekonomi biru.

Konsep blue economy yang berkelanjutan menjadi agenda yang diprioritaskan di seluruh wilayah pantai Indonesia. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan menjadi bagian penting dari penyelesaian masalah sustainable development goals atau SDGs.

Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Selasa (4/5/2021), Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) mendapat mandat untuk mewujudkan SDGs 14 tersebut.

Baca juga: UGM Tembus 50 Besar Dunia untuk 7 SDGs Versi THE Impact Ranking 2021

Perwujudan itu dilakukan dengan melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan samudera secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.

“KKP secara khusus memiliki 7 target yang harus dicapai,” tutur Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (6/6/2021).

Paparan tersebut disampaikan Sjarief saat mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam sharing knowledge bertajuk Pengelolaan Kelautan dan Perikanan untuk Kesejahteraan.

Sharing knowledge itu dipaparkan dalam Simposium Nasional VIII serta Internasional IV Kelautan dan Perikanan dengan tema “Akselerasi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam Mencapai SDGs di Era Pandemi Covid-19", Sabtu (5/6/2021).

Baca juga: Gelar SAC 2020, Bappenas Tegaskan Komitmen Pencapaian SDGs dengan Inovasi dan Ilmu Pengetahuan

Sebagai informasi, simposium yang dihelat oleh Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin itu bekerja sama dengan Universiti Malaysia Terengganu.

Sjarief menjabarkan, target pertama adalah mengurangi pencemaran laut, serta mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan.

Sementara itu, target berikutnya adalah meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, mengatur dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, serta melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut.

Berikutnya, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi pada penangkapan ikan berlebihan dan meningkatkan manfaat ekonomi dari penggunaan sumber daya ikan berkelanjutan.

Baca juga: Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

Target selanjutnya, yaitu meningkatkan pengetahuan ilmiah pengembangan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan serta mengimplementasikan dan penegakan hukum laut internasional.

Kesehatan laut Indonesia

Sjarief menegaskan, laut yang sehat akan memberikan kehidupan untuk manusia. Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak, khususnya perguruan tinggi, untuk bergerak bersama menghadapi tantangan-tantangan dalam mengelola ekosistem laut dan pesisir Indonesia.

Untuk diketahui, saat ini, Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) hanya bernilai 65 atau di bawah rata-rata global. Indeks ini mengukur 10 komponen, yakni ketersediaan pangan, akses melaut bagi perikanan skala kecil, produk bahan alam, penyimpanan karbon, perlindungan pesisir, mata pencaharian di wilayah pesisir dan ekonomi, pariwisata dan rekreasi, perlindungan habitat dan wilayah, perairan yang bersih, serta biodiversitas. 

Berkaca pada hasil tersebut, Sjarief menilai perlu ada suatu upaya untuk meningkatkan nilai IKLI.

Sebagai negara tropis, Indonesia merupakan sumber pelepasan karbon secara alami karena dapat menyerap panas yang cukup besar. Dibandingkan dengan Laut Flores atau Banda, Laut Jawa melepaskan karbon lebih besar.

Baca juga: Peringati Hari Nusantara, Menko Luhut Sebut Laut Indonesia Belum Digarap Optimal

Oleh sebab itu, penting untuk menyeimbangkan laut Indonesia sebagai sumber pelepasan karbon dengan menjaga kesehatan laut.

Selain itu, ekosistem pesisir, seperti bakau dan lamun, juga merupakan ekosistem yang perlu dijaga kelestariannya.

Pasalnya, ekosistem ini memiliki kemampuan efektif dalam mengontrol perubahan iklim dan menjaga sumber daya perikanan. Dapat dikatakan bahwa ekosistem pesisir memiliki co-benefits yang dapat dimaksimalkan untuk menunjang ekonomi biru.

Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Simposium Nasional VIII serta Internasional IV Kelautan dan Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin itu bekerja sama dengan Universiti Malaysia Terengganu.

Sjarief menjelaskan, kegiatan-kegiatan yang terjadi di darat secara langsung akan berdampak terhadap seluruh kehidupan di laut.

“Limbah industri pertanian dan rumah tangga juga berperan dalam pencemaran laut karena belum sempurnanya sistem pengolahan air limbah. Selain itu, keberadaan sampah plastik di lautan juga menjadi masalah sendiri. Ini adalah beberapa tantangan yang kita hadapi," jelas Sjarief.

Baca juga: Hidup Kita Dikelilingi Limbah B3, Sadarkah?

Atas dasar itulah, konsep blue economy harus konsisten dengan kesehatan laut. Salah satunya dengan melakukan pengukuran kesehatan laut. Ia berharap, Universitas Hasanuddin dan Universiti Malaysia Terengganu dapat bekerja sama untuk mengembangkan hal ini.

“Butuh inovasi dan kreativitas untuk mengatasi tantangan dalam mewujudkan laut yang sehat, bersih, tangguh, aman, dan produktif,” imbuh Sjarief.

Prioritas KKP

Sebagai terobosan dalam pelaksanaan program ekonomi biru, Menteri Trenggono turut menggaungkan tiga prioritas KKP pada 2021-2024.

Ketiga prioritas tersebut, yakni peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal, seperti kampung lobster, lele, nila, kakap, dan rumput laut.

Guna mewujudkan program tersebut, KKP melaksanakan perencanaan penataan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Perencanaan tersebut menjadikan WPPNRI 714 sebagai kawasan spawning and nursery ground untuk memberikan kesempatan komoditas unggulan tumbuh dan berkembang biak serta meningkatkan komoditas perikanan budidaya untuk ekspor.

Selain itu, WPPNRI juga membentuk konsep shrimp estate untuk kegiatan budidaya dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan yang clear and clean, kegiatan pembenihan, pabrik pakan, pembesaran, hingga pengolahan yang terpadu dalam satu wilayah.

Baca juga: Dorong Produktivitas Budidaya Perikanan di Pasaman, KKP Galakkan Program Pakan Mandiri

Hal itu dilakukan dengan menerapkan prinsip pengelolaan berkelanjutan dan melibatkan masyarakat.

Selanjutnya, WPPNRI juga melakukan revitalisasi tambak percontohan klaster udang 2020-2024 di tambak-tambak idle di Indonesia dan pembangunan Millenial Shrimp Farm (MSF) 2020-2024.

Dalam mendukung berbagai program terobosan itu, kata Sjarief, KKP membutuhkan peran dari berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders, termasuk perguruan tinggi dan seluruh civitas akademika

Dengan begitu, program tersebut dapat berjalan maksimal sehingga dapat menambah devisa negara dan meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia.

Baca juga: Penelitian KKP Hasilkan “Mustika”, Ikan Mas yang Tumbuh Cepat dan Tahan Penyakit

Pihaknya pun berharap seluruh perguruan tinggi menjadi learning center yang dapat membangun pengetahuan sektor kelautan dan perikanan serta menjadi center of excellent, penyedia SDM kompeten, dan pelibatan publik.

Selain itu, perguruan tinggi juga dapat melaksanakan scientific based, riset, inovasi dan solusi, serta melakukan kolaborasi dan knowledge sharing.

"Kami juga berharap perguruan tinggi dapat membangun suatu citra baru dalam menciptakan nelayan milenial, yakni anak muda yang memiliki semangat baru, melek teknologi, modern, dan mampu menciptakan model bisnis baru,” papar Sjarief.

Nantinya, KKP akan mengundang seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk terjun ke sentra shrimp estate, lobster estate, dan budidaya lokal yang bersifat tematik.

Baca juga: Berikan Kebijakan Afirmatif, KKP Berkomitmen Kembangkan Tingkat Pendidikan Anak

Dengan begitu, kata Syarief, lulusan perguruan tinggi Indonesia tidak lagi mencari kerja, tetapi justru dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat serta membangun ekstensi dengan kemampuan khusus dan terjun sebagai pebisnis muda.