Pemerintah Targetkan Ketimpangan Terus Menurun

Kurniasih Budi
Kompas.com - Sabtu, 9 September 2017
Pemerintah Targetkan Ketimpangan Terus MenurunKOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGWarga melakukan aktivitas dibantaran kali Jln. Jati Bunder, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat , Selasa (5/9/2017). Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Pemerintah Pusat akan menata kawasan kumuh melalui pencanangan program 100-0-100 yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat dengan target Jakarta bebas dari kawasan kumuh pada tahun 2019.


KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun hingga 10 persen dan ketimpangan menjadi 0,37-0,38 tahun depan. Untuk itu, pemerintah menjalankan sejumlah strategi untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan data Kementerian PPN/ Bappenas per Maret 2017, tingkat pengangguran terbuka 5,4 persen dan ditargetkan turun pada 2018 menjadi 5,0-5,3 persen. Angka kemiskinan per Maret 2017 adalah 10, 64 persen dan ditargetkan turun menjadi 10 persen tahun depan.

Sedangkan, gini rasio tercatat 0,39 dan ditargetkan turun menjadi 0,38 pada 2018. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 70,79 dan tahun depan ditargetkan meningkat menjadi 71,5.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, tingkat pengangguran terbuka tahun ini sebesar 5,33 persen atau sejumlah 7,14 juta orang merupakan yang terendah sejak krisis moneter 1998.

Pada 1998, tingkat pengangguran terbuka adalah 7,47 persen. Sedangkan, pada 2006 tingkat pengangguran terbuka mencapai puncaknya yakni sebesar 10,45 persen.

Baca: Lima Langkah Pemerintah Atasi Ketimpangan Sosial

Selain itu, angka kemiskinan tahun ini sebesar 10, 64 persen atau sejumlah 27, 77 juta orang, merupakan yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Pada tahun 70-an, angka kemiskinan sebesar 60 persen. Sementara, pada saat krisis moneter 1998, angka kemiskinan sebesar 20 persen.

“Kesejahteraan terus meningkat namun masih ada persoalan bagi penduduk miskin. Negara berupaya mengeluarkan masyarakat dari kondisi kemiskinan ekstrim,” ujarnya pada diskusi Forum Merdeka Barat 9 di kantor Kementerian Kominfo, Jumat (8/9/2017).

Ketimpangan menurun

Bambang mengatakan, gini rasio sebagai indikator ketimpangan menunjukkan pengurangan meskipun terjadi pelemahan pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir. “Pengurangan gini rasio karena ada program pemerintah yang serius untuk mengurangi ketimpangan,” katanya.
 
Ketimpangan cenderung naik ketika pertumbuhan ekonomi tinggi. Selama 2004-2012, Bambang melanjutkan, harga komoditas mengalami kenaikan (commodity boom) tetapi ketimpangan semakin besar.

Ketimpangan menurun pada saat krisis melanda ekonomi Asia dan meningkat kembali pada tahun 2000-an saat ekonomi makin pulih. Pada 2015, ketimpangan cenderung turun meskipun secara lambat.

“Growth belum diikuti pemerataan ekonomi, berbisnis, dan kesejahteraan. Maka dari itu, pemerintah harus lebih berfokus untuk menurunkan ketimpangan,” katanya.

Baca juga: Pemerataan Pendidikan Siapkan SDM Berkarakter dan Berdaya Saing

Ketimpangan cenderung tinggi di perkotaan. Sebab, setiap kali terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, kelompok kaya yang memiliki modal yang mendapat manfaat terbesar.

Suasana pembangunan gedung bertingkat tingkat tinggi atau high rise di Jakarta, Kamis, (10/11/2016). Pembangunan ini meliputi perkantoran, apartemen, dan hotel.KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Suasana pembangunan gedung bertingkat tingkat tinggi atau high rise di Jakarta, Kamis, (10/11/2016). Pembangunan ini meliputi perkantoran, apartemen, dan hotel.

Dengan demikian, pertumbuhan kekayaan dari kelompok paling kaya lebih cepat dibandingkan kelompok kelas menengah dan miskin. Padahal, jumlah penduduk terkaya di perkotaan hanya sebesar 20 persen.

Pertumbuhan kekayaan di perdesaan lebih merata dengan jumlah kelompok terkaya sebesar 25 persen. Sehingga, ketimpangan di perdesaan tidak terlalu besar dibandingkan perkotaan.

“Oleh karena itu, pemerintah berfokus mengurangi ketimpangan di kota-kota di Indonesia, kecuali Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Pendorong terjadinya ketimpangan

Pemerintah menilai wilayah dengan kemiskinan dan kesenjangan tinggi membutuhkan strategi khusus. Namun, penurunan ketimpangan tidak selalu sejajar dengan penurunan kemiskinan.

Daerah yang berpenduduk miskin tinggi dengan kesenjangan tinggi yakni, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Menurut Bambang, ada sejumlah faktor pendorong ketimpangan. Pertama, terbatasnya akses terhadap pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, rumah, air bersih, sanitasi, dan listrik.

Kedua, terjadinya perbedaan besar pada kualitas pekerjaan. Masyarakat yang kurang terampil umumnya terjebak pada pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah. “Masyarakat yang kurang terampil susah untuk naik kelas sosial,” ujarnya.

Baca: Program Guru Garis Depan akan Dirombak

Ketiga, adanya perbedaan besar pendapatan dan aset antar-kelompok masyarakat. Kekayaan terkonsentrasi hanya pada sekelompok kecil masyarakat.

Faktor terakhir adalah ketiadaan jaring pengaman atau jaminan saat terjadi guncangan. Menurut dia, guncangan itu berupa hilang pekerjaan, sakit, kenaikan harga, dan bencana alam.

Untuk itu, pemerintah memberikan bantuan tepat sasaran bagi kelompok masyarakat miskin. Agar tepat sasaran, basis data yang akurat dibutuhkan. Data itu mesti diverifikasi setiap tahun.

“Data itu tetap harus dievaluasi, baik menambah data maupun verifikasi. Yang paling penting verifikasi dari waktu ke waktu, karena banyak orang yang rentan berubah statusnya,” katanya.

Bangunan rumah sakit Pratama di wilayah perbatasan Kecamatan Krayan Barat yang mangkrak sejak dibangun 2014 lalu. Meski sangat dibutuhkan oleh warga, Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan memastikan jika RS tersebut belum akan mendapat peralatan dan tenaga medis karena pemkab mengalami defisit. KOMPAS.com/SUKOCO Bangunan rumah sakit Pratama di wilayah perbatasan Kecamatan Krayan Barat yang mangkrak sejak dibangun 2014 lalu. Meski sangat dibutuhkan oleh warga, Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan memastikan jika RS tersebut belum akan mendapat peralatan dan tenaga medis karena pemkab mengalami defisit.

Pemerintah harus mengantisipasi adanya kelompok masyarakat yang belum atau tidak termasuk penerima bantuan, karena tidak memiliki data kependudukan yang lengkap. Kelompok lain yang kemungkinan belum tercover adalah masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang terisolasi.

“Pemerintah daerah harus mempermudah pemberian akte kelahiran dan dokumen kependudukan. Kelengkapan dokumen kependudukan akan membantu pendataan secara akurat,” ujarnya.

Selain itu, barang atau komoditas yang akan disalurkan dalam program bantuan tepat sasaran dalam bentuk bantuan non-tunai, juga harus dipastikan kesiapannya untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia.

“Sehingga, masyarakat yang memang terdata sebagai penerima bantuan tepat sasaran bisa mengakses bantuan non-tunai itu,” katanya.

PenulisKurniasih Budi
EditorKurniasih Budi
Komentar
Terkini Lainnya
Negara Terus Hadir Menjamin Perlindungan Kesehatan untuk Rakyat
Negara Terus Hadir Menjamin Perlindungan Kesehatan untuk Rakyat
FMB9
Holding Migas Demi Pemerataan Pembangunan Pipa Gas di Tanah Air
Holding Migas Demi Pemerataan Pembangunan Pipa Gas di Tanah Air
FMB9
Holding BUMN Tingkatkan Daya Saing Nasional
Holding BUMN Tingkatkan Daya Saing Nasional
FMB9
Tiga Skema Pembiayaan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi
Tiga Skema Pembiayaan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi
FMB9
Pemerintah Fokus Sediakan Listrik di Papua dan NTT
Pemerintah Fokus Sediakan Listrik di Papua dan NTT
FMB9
Pemerintah Terus Bangun Infrastruktur Ketenagalistrikan
Pemerintah Terus Bangun Infrastruktur Ketenagalistrikan
FMB9
Calon Ibu, Sudah Tahu Persiapan Penting untuk 1.000 Hari Pertama Anak?
Calon Ibu, Sudah Tahu Persiapan Penting untuk 1.000 Hari Pertama Anak?
FMB9
Registrasi Kartu SIM Wujudkan Program
Registrasi Kartu SIM Wujudkan Program "Single Identity Number"
FMB9
Registrasi SIM Card Ditargetkan Tuntas Februari 2018
Registrasi SIM Card Ditargetkan Tuntas Februari 2018
FMB9
Bergelut dengan Limbah, Puluhan Ibu di Aceh Tamiang Lebih Produktif
Bergelut dengan Limbah, Puluhan Ibu di Aceh Tamiang Lebih Produktif
FMB9
Kurangi Ketimpangan, Pemerintah Kreatif Gali Dana Infrastruktur
Kurangi Ketimpangan, Pemerintah Kreatif Gali Dana Infrastruktur
FMB9
Puluhan Bandara dan Pelabuhan Ditawarkan untuk Dikelola Swasta
Puluhan Bandara dan Pelabuhan Ditawarkan untuk Dikelola Swasta
FMB9
Soto, Kopi, dan Tenun Jadi Ikon Indonesia
Soto, Kopi, dan Tenun Jadi Ikon Indonesia
FMB9
Pekerja Kreatif Menjadi Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan
Pekerja Kreatif Menjadi Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan
FMB9
Fitur Khusus untuk Jamin Keamanan Masyarakat
Fitur Khusus untuk Jamin Keamanan Masyarakat
FMB9