Peneliti IPB Beberkan Fakta Produksi Beras Lokal Surplus

KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Bencana Institut Pertanian Bogor (IPB), Pri Menix Dey menilai, berbagai program terobosan yang telah dilakukan Kementerian Pertanian ( Kementan) hingga saat ini telah terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, khususnya beras. 

Menix mengatakan, hal itu berdasarkan data produksi padi di Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil rapat koordinasi bersama Kementan.

Pada 2014 produksi padi di RI mencapai 70,8 juta ton gabah kering giling (GKG). Lalu berturut-turut naik menjadi 75,4 juta ton GKG (2015), 79,4 juta ton GKG (2016),  81,1 juta ton (2017). 

“Selain disebabkan perbaikan produktivitas, peningkatan produksi ini juga karena peningkatkan luas panen yang disebabkan adanya peningkatan indek pertanaman, khususnya pada lahan-lahan yang tidak berkompetisi dengan tanaman lainnya," kata Pri Menix Dey di Bogor dalam siaran pers, Kamis (11/10/2018).

Hal itu pun, kata Menix sudah terlihat di Jawa Barat. Di sana banyak lahan sawah yang dulu hanya satu kali tanam, tapi sekarang bisa dua hingga tiga kali tanam.

Koordinator Nasional Indonesia Food Watch (IFW) ini pun menegaskan peningkatan produksi padi akan terus terjadi pada tahun ini. Hal ini terlihat dari data Angka Ramalan (ARAM) I 2018 BPS yang menyebut, produksi padi diperkirakan meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 83,0 juta.

Mengacu data produksi ini, diperkirakan pada  2018 produksi beras mencapai 48 juta ton, sementara kebutuhan beras dalam negeri sekitar 30 hingga 33 juta ton per tahun. 

“Ini menunjukkan produksi dalam negeri sudah jauh melebihi kebutuhan dalam negeri. Stok beras tidak hanya ada di gudang Bulog, tetapi juga ada di rumah tangga, industri, hotel, restoran, dan katering, " kata dia.

Berangkat dari paparan fakta tersebut, maka Pri Menix mengatakan, pada dasarnya Indonesia tidak perlu impor beras. Bahkan dengan produksi sebesar itu, negeri ini masih punya cukup banyak kelebihan beras untuk memenuhi kebutuhan tahun depan.

Terkait keakuratan data produksi di atas, Pri Menix menilai tidak ada keraguan terhadap data produksi beras yang disajikan pemerintah saat ini.

Pasalnya, metode pengumpulan data produksi padi yang masih dipakai saat ini sudah lama ditentukan secara bersama-sama oleh BPS dengan Kementan.

Baik sebelum tahun 2015 maupun sampai saat ini metode tersebut tidak berubah, yaitu tetap berpedoman pada survei pertanian yang telah disepakati BPS dan Kementan.

“Artinya, data yang dikumpulkan juga merupakan hasil pengolahan BPS kemudian disinkronisasikan pada rapat pembahasan Angka Tetap, Angka Sementera, Angka Ramalan yang dihadiri oleh semua perwakilan BPS pusat dan provinsi serta dinas-dinas pertanian seluruh Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, Pri Menix menilai, upaya pemerintah yang secara terus menerus meningkatkan produksi beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya merupakan pilihan yang bijak.

Hal ini sangat beralasan karena dengan kondisi pasar beras dunia yang tipis, yakni beras yang diperdagangkan tidak lebih dari 10 persen dari total produksi beras dunia.

Maka dari itu, kata dia, bagi Indonesia yang berpenduduk cukup besar dengan tingkat partisipasi konsumsi beras hampir 100 persen, pemenuhan kebutuhan beras yang bergantung pada impor sangat riskan terhadap ketahanan pangan nasional.

“Tak hanya itu, pilihan memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi atau bahkan tidak impor akan dapat menjaga nilai tukar rupiah tidak semakin terpuruk dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” terangnya.

Karena itu, menurut Pri Menix, upaya memperkuat produksi dalam negeri dengan menerapkan inovasi teknologi berbasis pada keunggulan komparatif, sumber daya setempat, serta perbaikan efisiensi biaya produksi merupakan pilihan yang bijak.

"Lagi pula, upaya tersebut juga sebagai ujung tombak mensukseskan Nawacita Presiden Jokowi, yakni membangun negara dari pinggiran,” pungkas Pri Menix.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan, Ketut Kariyasa mengatakan, terkait data luas panen, pencatatannya berdasarkan laporan dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) atau Mantri Tani yang tahu betul tentang jumlah luas panen riil yang ada di wilayah kerjanya. 

“PPL atau Mantri Tani pada saat melaporkan atau mencatat tidak mendapat tekanan dari siapapun untuk melaporkan lebih dari yang sebenarnya,” pintanya.

Ketut pun menegaskan dalam rangka perbaikan data pangan, Kementan menyambut dengan baik adanya metode baru perhitungan luas panen dengan Kerangka Sampel Area (KSA) yang sedang dikembangkan oleh BPS.

Lebih dari itu, Kementan bahkan berharap hasilnya secepat mungkin dirilis. 

“Namun yang perlu dicatat bahwa sekalipun dengan menggunakan metode KSA, melalui program-program terebosan yang sedang dijalankan Kementan, kami yakin produksi padi atau beras dalam negeri akan tetap lebih besar dari kebutuhannya,” tegasnya.