Kurangi Ketimpangan, Pemerintah Kreatif Gali Dana Infrastruktur

Kompas.com - 18/11/2017, 15:15 WIB
Aktivitas pekerjai menyelesaikan pembangunan Stasiun Depo angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT)  Lebak Bulus, Jakarta, Senin (14/8/2017).Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2019.
KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Aktivitas pekerjai menyelesaikan pembangunan Stasiun Depo angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT) Lebak Bulus, Jakarta, Senin (14/8/2017).Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2019.

KOMPAS.com - Pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan menjadi arus utama pembangunan ekonomi bangsa Indonesia ke depan.

Strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada pemerataan pembangunan  dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan terus dipacu. Tujuannya jelas yakni untuk meningkatkan daya saing menuju kemakmuran yang berkeadilan.

Ketimpangan yang terjadi antara lain dapat dicermati dari angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas antar-wilayah.

Konektivitas amat penting mengingat masih terdapat sekitar 10,7 persen penduduk yang berada di bawah kemiskinan, dan sekitar 5,6 persen yang menganggur dan nyaris miskin.

Baca: Pemerataan Pendidikan Siapkan SDM Berkualitas

 

Hingga kini, ketimpangan pembangunan antar-wilayah, khususnya wilayah timur Indonesia dan daerah perbatasan atau terluar Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri.

Tingginya disparitas harga di wilayah barat dan timur Indonesia dan  ketimpangan persentase nilai produk domestik regional bruto (PDRB) secara nasional, khususnya di kawasan barat Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali), dengan kawasan timur Indonesia (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, tingginya biaya logistik salah satu penyebabnya adalah terbatasnya infrastruktur. Akibatnya, biaya hidup di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia menjadi sangat mahal. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menekan biaya logistik dengan membangun infrastruktur.

Berdasarkan indeks pembangunan inklusif atau Inclusive Development Index (IDI) yang dirilis World Economic Forum (WEF) pada 2017, Indonesia berada pada peringkat ke-22 dari 79 negara berkembang. Indonesia berada di bawah Thailand dan Malaysia, yang masing-masing menempati posisi 12 dan 16.

Aktivitas pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek pengeboran terowongan untuk angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT) di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016). Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2018.GARRY ANDREW LOTULUNG Aktivitas pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek pengeboran terowongan untuk angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT) di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016). Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2018.

Pemerataan pembangunan merupakan jawaban terhadap masalah ketimpangan, yang salah satu strateginya dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antarwilayah.

Infrastruktur diharapkan bakal mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraanmasyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal.

Gencar membangun infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas Pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Hal itu tecermin melalui jumlah anggaran pembangunan infrastruktur pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dari tahun ke tahun, anggaran infrastruktur terus meningkat, mulai Rp 154,7 triliun pada 2014 menjadi Rp 269,1 triliun pada 2016 dan mencapai Rp 401,1 triliun pada APBN-P 2017.

Tahun depan, anggaran infrastruktur kembali meningkat menjadi sedikitnya Rp 410 triliun, dan digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Sebanyak 865 kilometer jalan baru, 25 kilometer jalan tol, 8.695 meter jembatan, 620 kilometer jalur kereta, 8 bandar udara, dan lain sebagainya bakal dibangun untuk kemakmuran Tanah Air.

Baca: Puluhan Bandara dan Pelabuhan Ditawarkan untuk Dikelola Swasta

Proyek infrastruktur yang mangkrak pun dikebut agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Sebut misalnya, Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu atau Becakayu. Setelah pembangunannya terhenti selama dua dekade, tol tersebut akhirnya beroperasi pada November ini.

Gencarnya pembangunan infrastruktur juga membuat citra Indonesia makin bersinar di kancah internasional.

Proyek pembangunan jalan layang khusus bus transjakarta Koridor XIII Kapten Tendean - Blok M - Ciledug masih dalam tahap proses pemasangan Boks Girder dan ekspantion Join serta beberapa pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Parapet serta Shelter Bus Transjakarta di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (16/11/2016). Proyek jalan layang sepanjang 9,4 kilometer tersebut merupakan salah satu upaya mengintegrasikan transportasi umum antarwilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Proyek dijadwalkan selesai pada akhir 2016.GARRY ANDREW LOTULUNG Proyek pembangunan jalan layang khusus bus transjakarta Koridor XIII Kapten Tendean - Blok M - Ciledug masih dalam tahap proses pemasangan Boks Girder dan ekspantion Join serta beberapa pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Parapet serta Shelter Bus Transjakarta di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (16/11/2016). Proyek jalan layang sepanjang 9,4 kilometer tersebut merupakan salah satu upaya mengintegrasikan transportasi umum antarwilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Proyek dijadwalkan selesai pada akhir 2016.

Menurut laporan Global Competitiveness Index 2017-2018 yang dirilis World Economic Forum pada September lalu, daya saing Indonesia meningkat dari peringkat ke-41 pada 2016 menjadi ke-36 pada tahun ini. Infrastruktur menjadi salah satu tolok ukur peningkatan daya saing tersebut.

Namun, meski terjadi peningkatan, sektor infrastruktur di Tanah Air masih perlu dipacu. Masih menurut laporan tersebut, kualitas infrastruktur Indonesia ada di peringkat ke-52 dari 137 negara, atau masih tertinggal dibandingkan negara tetangga. Sebut misalnya Singapura yang berada di peringkat ke-2 atau Malaysia di urutan ke-22.

Kian inovatif

Dalam rangka menggenjot pembangunan infrastruktur menjadi lebih masif, pemerintah terus melakukan inovasi untuk merancang skema pembiayaan yang lebih luwes. Inovasi itu adalah dengan tidak hanya mengandalkan kantong APBN untuk membangun infrastruktur.

Maka, selain badan usaha milik negara (BUMN), pihak swasta pun diajak terlibat aktif mendanai infrastruktur. Bahu-membahu itu diharapkan mempercepat pembangunan sehingga dampak kehadiran infrastruktur bisa segera dirasakan publik.

Hasil studi Dana Moneter Internasional (2014) menunjukkan, kenaikan investasi infrastruktur publik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun menengah.

Satu persen kenaikan investasi infrastruktur publik di negara berkembang bakal meningkatkan output sebesar 0,1 persen pada tahun tersebut, dan 0,25 persen empat tahun kemudian.

Aktivitas pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek pengeboran terowongan untuk angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT) di kawasan Stasiun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis (3/11/2016). Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2018.KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUTONG Aktivitas pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek pengeboran terowongan untuk angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT) di kawasan Stasiun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis (3/11/2016). Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2018.

Menurut Robert Pakpahan, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menggenjot infrastruktur.

Bekerja sama dengan swasta atau public private partnership dapat menjadi alternatif selain pembiayaan APBN dan penugasan terhadap BUMN. Dengan begitu, pemerintah bisa lebih fokus pada pengembangan proyek infrastruktur yang kurang diminati investor, misalnya proyek air minum dan irigasi.

"Saat ini pun sudah ada sejumlah proyek pemerintah yang bekerja sama dengan swasta, seperti Palapa Ring dan pembangkit listrik di Batam," ujar Pakpahan pada diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk "Amankah Pembiayaan Infrastruktur Negara?" Jumat (17/11/2017) di Jakarta.

Terkait beragamnya skema pembiayaan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, hal tersebut baik untuk mempercepat konektivitas transportasi Tanah Air.

Kapal tol laut Sabuk Nusantara 110 saat diluncurkan di Pelabuhan Pangkalbalam, Kepulauan Bangka Belitung.kompas.com/heru dh Kapal tol laut Sabuk Nusantara 110 saat diluncurkan di Pelabuhan Pangkalbalam, Kepulauan Bangka Belitung.

Budi menuturkan, kebutuhan anggaran sektor transportasi setiap tahunnya dapat mencapai Rp 1.500 triliun. Dari jumlah tersebut, pembiayaan dari APBN per tahun sekitar Rp 250 triliun.

"Ada gap antara kebutuhan dan anggaran yang ada sehingga diperlukan kerja sama dengan swasta," ujarnya.

Budi melanjutkan, Kementerian Perhubungan senantiasa mendorong kerja sama BUMN dan swasta dalam mengelola aset negara di wilayah kerja Kementerian Perhubungan, seperti bandara dan pelabuhan. Kerja sama itu untuk meningkatkan pelayanan, daya saing ekonomi, dan partisipasi modal untuk mengembangkan aset.

Meski begitu, pemerintah memiliki tiga klasifikasi proyek infrastruktur sebelum melakukan kerja sama dengan swasta.  Pertama, jika suatu proyek kurang layak secara ekonomi (feasible), maka akan dibangun menggunakan APBN murni.

Pelabuhan Bitung terlihat dari arah laut.Kompas.com/Ronny Adolof Buol Pelabuhan Bitung terlihat dari arah laut.

Klasifikasi kedua adalah jika proyek di antara layak dan tidak. Untuk kategori ini proyek pembangunan akan didanai dengan cara kerja sama operasi (KSO) antara pemerintah daerah atau BUMN dengan swasta.

Adapun yang terakhir adalah jika proyek itu berpotensi menguntungkan secara ekonomi, yang mana proyek tersebut bisa dikerjakan oleh swasta. Tentunya, untuk pengelolaan aset tersebut ada jaminan bagi swasta dari pemerintah.

Sejauh ini, lanjut Budi, ada 10 bandara dan 20 pelabuhan yang pengelolaannya bakal ditawarkan pada swasta. Tentunya, bandara dan pelabuhan yang ditawarkan pengelolaannya itu berpotensi menguntungkan secara ekonomi.

Bandara itu antara lain Labuan Bajo, Sentani, Radin Inten, Banyuwangi, Tarakan, Palu, Sabang, Sibolga, dan Bengkulu. Sementara itu, pelabuhan tersebut antara lain Bitung, Ternate, Manokwari, Kendari, dan Biak.

 Bandara Blimbingsari Banyuwangi kian sibuk dengan hadirinya Garuda Indonesia jenis Bombardier berkapasitas 96 tempat duduk yang melayani penerbangan langsung Jakarta-Banyuwangi PP. Rencananya, penerbangan langsung Garuda akan dimulai 21 Agustus 2017.FIRMAN ARIF/KOMPAS.com Bandara Blimbingsari Banyuwangi kian sibuk dengan hadirinya Garuda Indonesia jenis Bombardier berkapasitas 96 tempat duduk yang melayani penerbangan langsung Jakarta-Banyuwangi PP. Rencananya, penerbangan langsung Garuda akan dimulai 21 Agustus 2017.

Kerja sama itu bakal menggunakan skema pengelolaan aset milik negara. Adapun jangka waktu kerja sama operasional terbatas maksimal 30 tahun. Selain itu, semua aset juga tetap dikuasai negara.

Dari kerja sama dengan swasta itu, imbuh Budi, anggaran negara bahkan dapat dihemat hingga Rp 1 triliun. Anggaran itu tentunya dapat dialihkan untuk hal-hal produktif lain, yakni membangun infrastruktur di daerah terluar, tertinggal, terdepan (3T).

Terkini Lainnya
Negara Terus Hadir Menjamin Perlindungan Kesehatan untuk Rakyat
Negara Terus Hadir Menjamin Perlindungan Kesehatan untuk Rakyat
FMB9
Holding Migas Demi Pemerataan Pembangunan Pipa Gas di Tanah Air
Holding Migas Demi Pemerataan Pembangunan Pipa Gas di Tanah Air
FMB9
Holding BUMN Tingkatkan Daya Saing Nasional
Holding BUMN Tingkatkan Daya Saing Nasional
FMB9
Tiga Skema Pembiayaan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi
Tiga Skema Pembiayaan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi
FMB9
Pemerintah Fokus Sediakan Listrik di Papua dan NTT
Pemerintah Fokus Sediakan Listrik di Papua dan NTT
FMB9
Pemerintah Terus Bangun Infrastruktur Ketenagalistrikan
Pemerintah Terus Bangun Infrastruktur Ketenagalistrikan
FMB9
Calon Ibu, Sudah Tahu Persiapan Penting untuk 1.000 Hari Pertama Anak?
Calon Ibu, Sudah Tahu Persiapan Penting untuk 1.000 Hari Pertama Anak?
FMB9
Registrasi Kartu SIM Wujudkan Program
Registrasi Kartu SIM Wujudkan Program "Single Identity Number"
FMB9
Registrasi SIM Card Ditargetkan Tuntas Februari 2018
Registrasi SIM Card Ditargetkan Tuntas Februari 2018
FMB9
Bergelut dengan Limbah, Puluhan Ibu di Aceh Tamiang Lebih Produktif
Bergelut dengan Limbah, Puluhan Ibu di Aceh Tamiang Lebih Produktif
FMB9
Kurangi Ketimpangan, Pemerintah Kreatif Gali Dana Infrastruktur
Kurangi Ketimpangan, Pemerintah Kreatif Gali Dana Infrastruktur
FMB9
Puluhan Bandara dan Pelabuhan Ditawarkan untuk Dikelola Swasta
Puluhan Bandara dan Pelabuhan Ditawarkan untuk Dikelola Swasta
FMB9
Soto, Kopi, dan Tenun Jadi Ikon Indonesia
Soto, Kopi, dan Tenun Jadi Ikon Indonesia
FMB9
Pekerja Kreatif Menjadi Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan
Pekerja Kreatif Menjadi Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan
FMB9
Fitur Khusus untuk Jamin Keamanan Masyarakat
Fitur Khusus untuk Jamin Keamanan Masyarakat
FMB9
Bagikan artikel ini melalui
Oke